JAKARTA, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital menyepakati langkah strategis untuk menuntaskan isu blank spot di wilayah perbatasan. Solusinya melalui teknologi satelit dan pemanfaatan Frekuensi 700 MHz.
Kesepakatan terjalin dalam audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Dirjen PPI KomDigi Wayan Toni Supriyanto di Kantor Ditjen Infrastruktur Digital, Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026.
Wayan menegaskan pemerintah pusat berkomitmen mengintegrasikan teknologi mutakhir untuk pemerataan ekonomi dan optimalisasi layanan publik di wilayah kepulauan.
Dalam pembahasan teknis ditetapkan 6 lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station atau BTS di Kepri. Lokasinya tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun.
Pembangunan akan melibatkan Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison dengan alokasi frekuensi 700 MHz.
Frekuensi 700 MHz memiliki cakupan sinyal luas dan kuat. Keunggulannya mampu memperluas jangkauan internet 4G/LTE dan 5G dengan jumlah BTS lebih sedikit sehingga lebih efisien.
Selain BTS, pertemuan juga membahas pemanfaatan Satelit Republik Indonesia atau SATRIA, penguatan Palapa Ring, dan teknologi satelit untuk daerah yang belum terjangkau jaringan terestrial.
“Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi dan memastikan kesejahteraan digital dirasakan hingga ke pulau-pulau terluar,” ujar Wayan.
Wakil Gubernur Nyanyang menyebut konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan.
Hingga kini masih ada 30 titik blank spot dan 177 titik poor coverage di Kepri. Kondisi ini berdampak pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat pesisir.
“Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah. Sekolah Rakyat dan program MBG juga terkendala karena minimnya infrastruktur,” kata Nyanyang.
Pemprov Kepri menargetkan 78.000 nelayan di kawasan pesisir bisa merasakan dampak langsung dari percepatan ini.
“Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh tidak lagi harus bergerak fisik melelahkan, cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara,” tutupnya.
Pemerintah pusat akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan Kepri merdeka sinyal secara utuh.***










Discussion about this post