JAKARTA, KLIKKEPRI.com — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, menegaskan bahwa proses penetapan tersangka merupakan kewenangan murni penyidik yang dijalankan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana tanpa memerlukan persetujuan dari Presiden.
Pernyataan tegas ini disampaikan merespons manuver kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang mempertanyakan ketiadaan izin Kepala Negara sebelum Polri menetapkan kliennya sebagai tersangka perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Senin (20/7/2026).
Menurut Prof. Juanda, dari kacamata tata hukum tidak ada satu pun regulasi yang mewajibkan Kapolri untuk meminta izin kepada Presiden dalam proses penegakan hukum terhadap seseorang yang telah memenuhi dua alat bukti sah.
Ia menilai tudingan kriminalisasi yang dilontarkan pihak kuasa hukum Febrie Adriansyah tidak berdasar jika tidak ditopang oleh bukti hukum yang kuat.
Pakar hukum tata negara ini meyakini jajaran penyidik Bareskrim Polri telah bekerja secara profesional, terukur, dan penuh kehati-hatian. Terlebih lagi, perkara pidana ini menyangkut mantan pejabat tinggi di jajaran institusi penegak hukum strategis seperti Kejaksaan Agung.
“Yang menjadi dasar penyidik adalah alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum, bukan persetujuan pihak lain. Karena itu, saya tidak melihat adanya dasar hukum yang mengharuskan Kapolri meminta izin Presiden. Yang saya tahu, penyidik Polri pasti sangat hati-hati menersangkakan seorang pejabat di sebuah institusi penegak hukum sekelas Jampidsus. Saya kira setiap pengacara berhak menggunakan strategi pembelaan, namun jangan sampai mengaburkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau membentuk opini yang menyesatkan publik,” tegas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Prof. Dr. Juanda, Senin (20/7/2026).
Juanda menambahkan, strategi pembelaan yang dibangun oleh penasihat hukum sejatinya tetap dipertahankan dalam koridor mekanisme peradilan resmi, seperti mengajukan gugatan praperadilan.
Langkah membangun narasi publik yang dinilai mengaburkan aturan hukum dasar justru berpotensi memicu kesalahpahaman serta kegaduhan di tengah masyarakat. (***)










Discussion about this post