JAKARTA, KLIKKEPRI.comKomisi II DPRD Kota Batam menggelar audiensi darurat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Langkah konfrontasi ini diambil guna mempertanyakan anjloknya proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Kota Batam pada tahun anggaran 2026 yang turun tajam hingga tersisa sekitar Rp66 miliar.
Penurunan tersebut dinilai sangat ekstrem dan mengancam postur pendapatan dalam APBD Kota Batam 2026.
Sebagai perbandingan, realisasi DBH PPh 21 Batam pada tahun 2024 mampu menyentuh Rp177 miliar, dan pada tahun 2025 masih bertahan di angka Rp173 milar.
Rombongan parlemen Batam dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Batam, Djoko Mulyono, SH, MH, dan diterima oleh Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Chandra Budi, S.Hut., M.Si.
“Ada beberapa hal yang kita konsultasikan, terutama soal penurunan alokasi DBH PPh 21 ini.
Tentu ini berpengaruh signifikan pada APBD kita, terutama dari sisi pendapatan,” tegas Djoko Mulyono.
Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa merosotnya hak dana bagi hasil untuk Batam dipicu oleh masalah transisi sistem perpajakan nasional, dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang ke Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
Banyak perusahaan yang beroperasi di Batam tidak menginput kode wilayah Batam (2171) pada sistem Coretax baru, sehingga setoran pajak mereka otomatis tercatat dan masuk ke kas kantor pusat perusahaan yang mayoritas berada di luar daerah.
Merespons hal itu, Kepala Subdit Kerja Sama dan Kemitraan DJP, Chandra Budi, menjelaskan bahwa kewajiban pelaporan NITKU sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 7 Tahun 2025.
Namun, bocornya potensi DBH ini terjadi karena kelemahan sistem self-assessment di mana kepatuhan korporasi dalam menginput data lokasi usaha secara mandiri masih rendah.
Selain mengejar kepastian DBH, Komisi II DPRD Batam juga mendesak Pemko Batam untuk segera memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data perpajakan dengan DJP yang telah kedaluwarsa sejak 2024.
Langkah ini krusial untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hotel, restoran, hiburan, hingga transaksi digital.
Sebagai rekomendasi taktis, Komisi II DPRD Batam akan segera memanggil mitra kerja terkait dan mendorong aturan baru, yakni mewajibkan kepemilikan NITKU lokal sebagai syarat mutlak dalam pengurusan perizinan usaha di Kota Batam.(***)










Discussion about this post