Kebijakan Baru untuk Pemohon Kewarganegaraan Selandia Baru
Pemerintah Selandia Baru akan menerapkan ujian khusus bagi seluruh pendatang yang mengajukan kewarganegaraan, mulai akhir tahun 2027. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, Brooke van Velden, pada Rabu (6/5/2026). Tujuan dari ujian ini adalah memastikan bahwa setiap pemohon benar-benar memahami tanggung jawab dan haknya sebagai warga negara sebelum permohonannya disetujui.
Ujian ini akan dilakukan secara tatap muka dan sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Peserta harus menjawab 20 soal pilihan ganda yang menguji pengetahuan mereka tentang sistem pemerintahan dan nilai-nilai dasar Selandia Baru. Untuk dinyatakan lulus, peserta harus mampu menjawab minimal 15 soal dengan benar atau mencapai nilai 75 persen. Saat ini, pemohon kewarganegaraan hanya perlu menandatangani surat pernyataan bahwa mereka paham akan tanggung jawabnya sebagai warga negara, tanpa ada tes apa pun. Aturan baru ini dibuat untuk memperjelas arti dan tanggung jawab dari status warga negara Selandia Baru.
Materi yang Akan Diuji dalam Tes Kewarganegaraan
Materi ujian akan mencakup berbagai aspek penting terkait kehidupan bernegara di Selandia Baru. Soal-soalnya meliputi Undang-Undang Hak Asasi (Bill of Rights Act), hak pilih dalam pemilihan umum, prinsip demokrasi, dan susunan pemerintahan negara tersebut. Selain itu, peserta juga akan diuji tentang hak asasi manusia, aturan hukum pidana tertentu, dan aturan keluar-masuk Selandia Baru.
Menurut Brooke van Velden, orang yang ingin menjadi warga negara harus paham bahwa warga Selandia Baru memiliki hak-hak seperti kebebasan berpendapat, dan tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Departemen Dalam Negeri akan menyiapkan buku panduan dan bahan belajar sebelum aturan ini resmi berjalan pada akhir 2027. Menjadi warga negara Selandia Baru adalah momen penting dan sebuah kehormatan. Aturan baru ini memperjelas nilai warga negara Selandia Baru dan arti untuk mendapatkannya.
Kebijakan Baru yang Sejalan dengan Kondisi Politik di Selandia Baru
Kebijakan baru ini sejalan dengan kondisi politik di Selandia Baru. Pemimpin Partai ACT, David Seymour, menyambut baik aturan ini dan menyebutnya sebagai hasil dari usulan partainya sejak tahun 2016. “Sejak 2016, saya selalu berpendapat bahwa pendatang baru harus paham satu hal, di Selandia Baru, apa pun jenis kelamin, suku, atau agamanya, Anda punya hak hukum yang sama dengan orang lain,” kata Seymour.
Di sisi lain, Pemimpin Partai New Zealand First, Winston Peters, juga pernah mengusulkan janji nilai-nilai kebangsaan pada tahun lalu. “Ada kekhawatiran terhadap sebagian orang yang datang ke sini tetapi tidak menghormati bendera kami, tidak menghargai nilai negara kami, dan tidak menghormati masyarakat yang sudah tinggal di sini,” kata Peters.
Ujian kewarganegaraan ini wajib bagi sebagian besar pemohon dewasa melalui jalur citizenship by grant. Namun, pemohon yang berusia di bawah 16 tahun dan di atas 65 tahun tidak diwajibkan untuk ikut ujian ini. Lewat aturan ini, Selandia Baru berharap warga negara baru benar-benar siap menjadi bagian dari masyarakat mereka.










Discussion about this post