Peran Kampung Nelayan Merah Putih dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pembenahan sektor hulu perikanan sebagai langkah untuk memperkuat hilirisasi serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang bertujuan menjadi ekosistem perikanan terintegrasi dari kawasan hulu hingga ke industri pengolahan dan pasar.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Trenggono saat mengunjungi salah satu unit pengolahan ikan (UPI) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, PT Bintan Intan Gemilang bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat langsung kesiapan industri pengolahan dalam mendukung penyerapan hasil tangkapan nelayan, termasuk dari kawasan KNMP, sekaligus memperkuat rantai pasok perikanan nasional.
“Jika Kampung Nelayan Merah Putih berjalan dengan baik, saya jamin kualitas produknya akan bagus karena rantai penanganannya dibenahi dari awal. Industri pengolahan juga akan lebih mudah menyerap hasil tangkapan nelayan,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Menurut dia, tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan terletak pada hilir atau pasar, melainkan pada pembenahan sektor hulu, mulai dari produksi, penanganan ikan, hingga penguatan ekosistem nelayan. “Yang jadi soal sekarang ini bukan hilir kalau di perikanan, tapi soal pembenahan hulunya. Maka dari itu pemerintah sedang membenahi sektor hulu melalui program KNMP,” tambahnya.
KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Pada 2025, pemerintah telah membangun 100 lokasi KNMP dengan estimasi serapan tenaga kerja mencapai 17.550 orang, di mana 65 lokasi tahap awal telah selesai dibangun 100 persen.
Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah strategis pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih mengingat karakteristik wilayah kepulauan, tingginya aktivitas sektor perikanan, serta kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional. Sejumlah lokasi KNMP yang tengah dikembangkan antara lain berada di Natuna dan Batam.
Konsep KNMP dikembangkan berbasis klaster yang menghubungkan kawasan nelayan, sentra distribusi, pelabuhan perikanan, hingga unit pengolahan ikan dan pasar ekspor. Dengan sistem tersebut, hasil tangkapan nelayan dapat ditangani lebih baik sejak pendaratan ikan hingga masuk ke rantai distribusi dan pengolahan sehingga mutu hasil tangkapan terjamin.
Trenggono menegaskan pemerintah ingin memastikan sumber daya perikanan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nelayan lokal dan masyarakat pesisir agar produktivitas dan kesejahteraan nelayan meningkat. “Program Kampung Nelayan Merah Putih ini peluang besar. Daerah harus aktif menangkap peluang itu supaya manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat nelayan,” kata Trenggono.
Integrasi Program dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) disiapkan pemerintah sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi nelayan melalui fasilitas penyimpanan, distribusi, dan akses pasar hasil tangkapan. Menurut dia, program tersebut juga diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar hasil tangkapan nelayan tetap terserap ketika harga ikan di pasar belum sesuai atau pasokan melimpah.
“Jika harga ikan belum sesuai, nelayan dapat menyimpan hasil tangkapan lebih dulu. Jika pasar tetap belum menyerap, ikan akan diarahkan untuk dibeli oleh SPPG dalam Program MBG,” kata Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/5/2026). Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau KNMP di Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Menurut Zulhas, persoalan utama nelayan selama ini adalah hasil tangkapan harus segera dijual setelah tiba di darat karena ikan berisiko rusak apabila tidak segera terserap pasar. Kondisi tersebut membuat nelayan sering menjual hasil tangkapan dengan harga rendah ketika pasokan melimpah atau permintaan pasar melemah.
Karena itu, pemerintah menyiapkan KNMP dengan berbagai fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, dermaga, bengkel nelayan, koperasi, akses pembiayaan, asuransi, dan jalur pemasaran agar nelayan memiliki posisi tawar lebih baik. Menurut dia, keberadaan fasilitas penyimpanan memungkinkan nelayan tidak perlu langsung menjual hasil tangkapan saat harga belum sesuai.
“Pemerintah ingin KNMP menjadi pengubah nasib nelayan,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Zulhas meninjau sejumlah fasilitas KNMP Lateng mulai dari pabrik es portabel, bengkel nelayan, hingga kios perbekalan. Ia meminta seluruh fasilitas digunakan dan dirawat dengan baik agar benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan.
KNMP Lateng memiliki 204 nelayan aktif, 180 kapal kecil di bawah 5 gross tonnage (GT), dan tiga kelompok usaha bersama nelayan. Produksi perikanan di kawasan tersebut tercatat mencapai sekitar 1.260 ton per tahun dengan nilai sekitar Rp 31,5 miliar.
Fasilitas KNMP Lateng juga membuka peluang pengembangan unit usaha seperti pabrik es, warung, sentra kuliner, dan mobil berpendingin. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 KNMP hingga 2029. Untuk tahap awal hingga 2026, ditargetkan sebanyak 1.369 KNMP terbangun.
“Di Jawa Timur, empat titik KNMP telah selesai 100 persen, yakni di Tuban, Sumenep, Malang, dan Banyuwangi,” ucap Zulhas. Dalam kunjungan tersebut, Zulhas juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada para nelayan dan menegaskan bahwa KNMP disiapkan pemerintah sebagai sarana penguatan ekonomi nelayan.










Discussion about this post