KLIKKEPRI.COM – Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan penetapan itu pada Selasa malam (3/11), bersama penetapan terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Asep menyatakan ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri. “Terhadap tersangka kami tahan di Rutan Mabes Polri,” kata Asep kepada awak media.
Penanganan perkara tersebut berada di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Asep mengatakan penyidik menetapkan para tersangka setelah melakukan penyidikan dengan metode scientific crime investigation serta menjalankan proses manajemen penanganan perkara.
“Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep. Inisial ASN merujuk kepada Ahrie, sedangkan LSP dan EH merujuk kepada Listyo Sigit dan Eko Hadi.
Ahrie merupakan lulusan Akademi Kepolisian 2002. Sebelum menjabat Kadivkum Polri, ia pernah menjadi sekretaris pribadi Listyo Sigit dan terpilih sebagai satu dari empat ajudan Presiden Prabowo.
Dalam perjalanan kariernya, Ahrie pernah bertugas di Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya. Ia juga pernah menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, terlibat dalam Operasi Nemangkawi di Papua, serta bertugas di tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Jabatan Kadivkum Polri diemban Ahrie setelah ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan akses ilegal itu menjadi perkembangan terbaru dalam kariernya di kepolisian.










Discussion about this post