KLIKKEPRI.COM – Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur yang disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026. Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara diduga menjadi sasaran, meski nomor telepon mereka tidak berkaitan dengan penanganan perkara hukum.
Menurut Asep, para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. Penyadapan itu disebut tidak didasari proses penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“Pada periode tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep kepada wartawan pada Selasa (3/11).
Setelah kegiatan tersebut berlangsung hingga Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dari komputer LIMS. Seorang petugas yang mengetahui dugaan pelanggaran itu kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Bareskrim, melalui Direktorat Tindak Pidana Siber, menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.
Asep menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerapkan metode investigasi kejahatan secara ilmiah dan menjalankan manajemen penanganan perkara. Tiga orang yang ditetapkan berinisial LSP, ASN, dan EH.
LSP disebut sebagai Listyo Sigit Prabowo, sedangkan dua tersangka lainnya ialah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiganya ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri; seorang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.










Discussion about this post