KLIKKEPRI.COM – Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lain. Pengumuman itu disampaikan di Mabes Polri pada Selasa malam, 3 November, setelah penyidik memeriksa saksi dan ahli.
Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dengan metode investigasi ilmiah. “Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, LSP, ASN, dan EH,” ujarnya dalam konferensi pers.
Menurut Asep, penyidik sebelumnya menelusuri dugaan penyadapan tanpa izin, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Hingga pengumuman tersebut, Bareskrim telah meminta keterangan dari 10 saksi dan tiga ahli. Dalam konferensi pers itu hadir pula Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Irwasum Komjen Pol Asep Edi Suheri, dan Kadiv Propam Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap.
Isir menyebut pimpinan Polri memberi perhatian serius terhadap perkara tersebut. Ia mengaitkan penanganan kasus dengan upaya pembenahan internal kepolisian. “Kepercayaan masy dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tugas dan amanah,” kata Isir. Pernyataan itu disampaikan saat proses hukum terhadap tiga anggota polisi tersebut diumumkan kepada publik.
Listyo saat ini menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan setelah dilantik pada 1 Oktober 2026, menggantikan Dudung Abdurachman. Sebelumnya, ia memimpin Polri selama lima tahun delapan bulan, sejak 27 Januari 2021. Ia pernah menjadi Kapolres Pati, Wakapolrestabes Semarang, Kapolresta Surakarta, serta ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014–2016.
Karier Listyo berlanjut ke sejumlah posisi pusat, termasuk Kasubdit II Tipidum Bareskrim pada 2012, Direskrimum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013, Kadiv Propam pada 2018, dan Kabareskrim pada 2019. Lulusan Akpol 1991 itu lahir di Ambon pada 5 Mei 1969. Ia menempuh pendidikan di PTIK, Sespim, dan Lemhannas, serta meraih gelar Magister Sains dari Universitas Indonesia pada 2005.
Ahrie, yang lahir di Bandung pada 2 April 1981, kini memimpin Divisi Hukum Polri dengan pangkat Irjen. Mutasi itu tercantum dalam Surat Telegram Kapolri tertanggal 2 Oktober 2026. Lulusan Akpol 2002 tersebut memperoleh pangkat bintang dua pada usia 44 tahun, setelah meraih Brigjen pada Oktober 2025. Sementara itu, Eko Hadi Santoso juga termasuk tersangka dan menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah.










Discussion about this post