Rilis Kementerian Pertahanan Jepang tentang berakhirnya misi bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memantik perdebatan di media sosial. Warganet mempertanyakan kesan bahwa Indonesia disebut sudah sanggup menangani karhutla secara mandiri, padahal asap dari kebakaran masih berdampak ke sejumlah wilayah di dalam negeri dan juga negara tetangga.
Perhatian publik tertuju pada siaran pers Jepang bertanggal 29 September 2026 yang diunggah di situs resmi kementerian tersebut. Dalam dokumen itu, pemerintah Indonesia disebut memberi tahu Jepang bahwa operasi pemadaman oleh Pasukan Bela Diri Jepang telah membantu mencegah perluasan api, dan penanganan berikutnya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Kalimat itu kemudian dibaca banyak pengguna internet sebagai pengakuan bahwa bantuan Jepang memang efektif, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan soal dasar penilaian kemampuan Indonesia.
Di sisi lain, dokumen Jepang tidak menyatakan seluruh titik api telah hilang atau ancaman karhutla benar-benar selesai. Pada poin lain, kementerian itu menjelaskan bahwa mereka telah memerintahkan penghentian operasi bantuan darurat internasional di Indonesia. Personel Jepang dijadwalkan kembali ke negaranya setelah menuntaskan pemadaman yang sudah direncanakan dan seluruh tahap persiapan kepulangan.
Polemik makin ramai karena kondisi di lapangan belum sepenuhnya reda. Sejumlah warga di Kalimantan masih merasakan kabut asap yang mengganggu pernapasan, sehingga pernyataan bahwa penanganan selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri dianggap tidak selaras dengan situasi aktual. Sejumlah komentar di media sosial juga menilai pemerintah terkesan terlalu percaya diri saat menyebut Indonesia mampu melanjutkan penanganan sendiri, meski penjelasan resmi mengenai parameter penilaiannya belum tersedia secara terbuka.
Badang Nasional Penanggulangan Bencana kemudian menyampaikan apresiasi atas dukungan Jepang. Dalam siaran pers 30 September, BNPB menyebut kehadiran Pasukan Bela Diri Jepang membantu upaya pemadaman di Kalimantan dan ikut menahan meluasnya kebakaran. BNPB juga mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi yang menyebut Indonesia dapat melanjutkan pengendalian karhutla, tetapi lembaga itu tidak menjabarkan indikator yang dipakai untuk menyimpulkan kemampuan tersebut.
Selama bertugas, tiga helikopter CH-47 Chinook milik Jepang menjalankan sekitar 40 sortie udara dan menjatuhkan lebih dari 220 ton air. Operasi water bombing itu berlangsung sejak 16 September di beberapa titik di Kalimantan Barat, termasuk Pontianak dan Ketapang. Helikopter serta personel Jepang sendiri tiba di Pelabuhan Kijing pada 10 September, setelah berangkat dari Pelabuhan Kure, Prefektur Hiroshima, pada 30 Agustus. Menurut BNPB, ini menjadi kali pertama militer Jepang terlibat dalam operasi pemadaman karhutla di luar negeri.
Bantuan Jepang merupakan bagian dari kerja sama pertahanan dan kemanusiaan antara kedua negara. Jepang kemudian menghentikan dukungan pada 29 September setelah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. Di saat yang sama, Malaysia dan Singapura juga menyatakan kesiapan membantu Indonesia jika diperlukan. Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan negaranya masih menunggu respons atas tawaran satu pesawat pemadam, tiga helikopter, dan 52 personel, sementara Singapura menyebut telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Jumhur Hidayat pada 10 Oktober.
Discussion about this post