Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menyoroti gejolak harga sejumlah bahan pangan, mulai dari beras, telur, ayam, hingga minyak goreng. Dalam rapat bersama sejumlah pejabat terkait, ia menyampaikan kekhawatiran bahwa kondisi di lapangan tidak sekadar soal inflasi, melainkan juga diduga dipengaruhi praktik dagang yang merugikan petani, peternak, dan konsumen. Amran bahkan meminta pemerintah tidak hanya berhenti pada pembahasan angka-angka, tetapi juga menelusuri penyebab utama gangguan pasar.
Amran mengatakan, jika masalah di jalur distribusi dan perdagangan dibiarkan, upaya menstabilkan harga akan sulit berhasil. Ia menilai ada pihak yang mengambil untung dari situasi ini sehingga produsen tertekan, sementara pembeli tetap harus membayar mahal. Dalam pernyataannya yang dikutip TribunTrends dari kanal YouTube Kompas.com pada Selasa, 13 Oktober 2026, Amran menegaskan, “Kalau kita tidak bicara belakangan ya habis. Ini percuma kita bahas selama mafianya masih ada di dalam.”
Salah satu fokus utama Amran adalah kondisi peternak ayam dan telur yang mengeluhkan turunnya harga jual. Menurut dia, situasi tersebut menunjukkan pasar tidak berjalan seimbang. Ia mengingatkan bahwa ada ribuan peternak yang sempat turun ke jalan untuk menyampaikan keberatan mereka, sementara di sisi lain konsumen juga ikut mengeluh soal harga pangan. “Jadi yang demo adalah produsen, konsumen juga demo. Dua-dua demo. Terus di mana kita? Inilah pemerintah,” ujarnya.
Amran menilai persoalan ini tidak bisa dibaca hanya dari sisi inflasi. Menurut dia, pemerintah juga harus memastikan usaha peternak tidak makin tertekan dan masyarakat tetap memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Ia turut menyinggung keberadaan perantara dalam rantai pasok yang menurutnya perlu dibenahi agar pembentukan harga tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. “Yang middle man ini harus diberesin selama tidak diberesin Pak, ini kerja kita terus,” kata Amran.
Selain ayam dan telur, Amran juga mengangkat isu beras fortifikasi. Ia mempertanyakan produk yang dijual dengan harga tinggi, tetapi menurut hasil pemeriksaan laboratorium yang ia sampaikan dalam rapat, diduga tidak mengandung vitamin seperti yang diklaim. Fortifikasi sendiri adalah proses penambahan zat gizi ke dalam makanan, dan menurut Amran hal itu seharusnya memberi manfaat bagi kelompok yang membutuhkan asupan tambahan, termasuk ibu hamil, balita, dan keluarga berpendapatan rendah.
Dalam paparannya, Amran menyebut harga beras fortifikasi itu berada di kisaran Rp50.000 sampai Rp57.000. Ia menilai jika klaim kandungan gizi tidak sesuai, maka persoalannya bukan lagi sekadar mahal, melainkan menyangkut dugaan penipuan terhadap konsumen. “Dan ini penipuan bukan mark up harga. Penipuan,” ujarnya. Amran juga mengatakan pemerintah sudah menyampaikan persoalan ini kepada aparat penegak hukum, termasuk dengan berkirim surat kepada Kapolri, agar dugaan praktik yang merugikan masyarakat bisa ditindaklanjuti.
Di akhir penjelasannya, Amran menekankan perlunya tanggung jawab dari pihak pemilik usaha, bukan hanya pergantian jajaran direksi. Ia menilai penanganan harus menyentuh akar masalah agar praktik serupa tidak terus berulang. Bagi Amran, langkah pemerintah tidak cukup berhenti pada rapat koordinasi, tetapi harus bergerak ke pengawasan, pembenahan rantai perdagangan, dan penegakan hukum yang tegas.
Discussion about this post