TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Tanjungpinang, Senin (21/9/2026).
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan tersebut diawali dengan penyampaian laporan akhir Badan Anggaran (Banggar) oleh Wakil Ketua III DPRD Kepri Bakhtiar, dilanjutkan persetujuan seluruh anggota dewan serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan pimpinan DPRD Kepri.
Dalam struktur Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan naik Rp82,19 miliar menjadi Rp3,39 triliun dari semula Rp3,31 triliun pada APBD Murni, dengan penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp1,88 triliun (55,52 persen) dan pendapatan transfer sebesar Rp1,50 triliun (44,31 persen).
Pada postur belanja daerah, dialokasikan sebesar Rp3,63 triliun atau naik Rp81,31 miliar dibanding APBD Murni, dengan pembiayaan neto Rp230,68 miliar untuk menjaga kondisi anggaran tetap berimbang.
Pengesahan Perda ini diselenggarakan guna pemenuhan alokasi mandatory spending seperti anggaran pendidikan sebesar Rp1,06 triliun (29,25 persen), infrastruktur pelayanan publik Rp938,16 miliar (29,90 persen), percepatan pencapaian target RPJMD, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor pekerjaan umum, pemukiman, pertahanan sipil, dan sosial.
Penetapan anggaran perubahan yang tepat waktu dan terukur ini diproyeksikan mampu mengakselerasi pembangunan sarana publik serta memperkuat jaring pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat di wilayah Kepulauan Riau.
“Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Dewan yang telah melaksanakan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 secara cepat, cermat, dan lancar sebagai bentuk sinergitas dan komitmen bersama. Kami instruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar melaksanakan belanja secara hati-hati dan cermat dengan memperhitungkan realisasi pendapatan riil. Pelaksanaan anggaran harus disiplin agar tidak menimbulkan tunda bayar maupun beban utang belanja pada tahun anggaran berikutnya, sehingga seluruh program betul-betul terealisasi tepat sasaran dan tepat waktu demi kesejahteraan masyarakat Kepri.” ujar Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.
Usai persetujuan bersama di paripurna, Perda Perubahan APBD Kepri TA 2026 segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses evaluasi akhir sebelum diundangkan secara resmi. (din)










Discussion about this post