jogja.
YOGYAKARTA – Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang mendalami dugaan gangguan dan intimidasi terhadap kegiatan ibadah di Gereja Misi Sejahtera (GMS), yang berada di Kabupaten Bantul. Sampai saat ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi untuk mengumpulkan alat bukti sebelum melanjutkan ke tahap penetapan tersangka.
Kepala Bidang Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menjelaskan bahwa para saksi yang diperiksa berasal dari berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
“Beberapa saksi berasal dari pihak GMS, lalu dari Front Jihad Islam (FJI), serta anggota Polri yang berada di lokasi kejadian,” ujar Ihsan di Yogyakarta, Selasa (30/6).
Selain pemeriksaan saksi di lapangan, pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari unsur pemerintah kalurahan dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Langkah ini dilakukan untuk lebih memahami proses perizinan operasional GMS di lokasi tersebut.
Polda DIY menegaskan bahwa penanganan kasus ini difokuskan pada dua poin utama. Pertama, terkait dugaan intimidasi dan pembubaran ibadah. Kepolisian menerapkan Pasal 303 KUHP juncto Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang berkaitan dengan upaya mengganggu atau membubarkan kegiatan peribadatan.
Kedua, tentang status perizinan. Pihak kepolisian mencatat bahwa hingga saat ini, kegiatan di lokasi tersebut belum memiliki izin resmi dari pemerintah daerah.
“Dari pemerintah daerah sudah menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada izin. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak GMS, selama belum ada izin, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ibadah di sana,” jelas Ihsan.
Terkait perizinan, Kombes Pol Ihsan menegaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama.
“Progres penanganan perkara akan kami sampaikan kembali setelah adanya penetapan tersangka,” pungkasnya.










Discussion about this post