Nadiem Makarim Menggelar Konferensi Pers Pasca Putusan Pengadilan
Setelah pembacaan putusan hukuman penjara selama 10 tahun terhadap Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ia dan tim kuasa hukumnya langsung menggelar konferensi pers. Putusan ini dianggap tidak adil oleh Nadiem dan timnya, yang menilai bahwa fakta-fakta persidangan tidak dipertimbangkan secara penuh.
Putusan vonis hukuman penjara 10 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapat respons keras dari Nadiem. Ia menyatakan bahwa kebenaran dan keadilan dalam sistem hukum saat ini sedang dipertanyakan. Dalam pernyataannya, Nadiem menegaskan bahwa semua fakta pengadilan telah diabaikan.
“Kita menanyakan pertanyaan besar kepada sistem hukum kita. Apakah kebenaran dan keadilan masih ada artinya? Hari ini terjawab! Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan,” ujar Nadiem.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya divonis 15 tahun karena dituntut membayar uang pengganti yang tidak pernah ia miliki. Nadiem menyoroti sikap empat hakim yang memvonisnya bersalah, tetapi tidak berani menatap matanya saat berbicara.
“Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah, itu tidak bisa melihat ke mata saya langsung. Karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah,” tambahnya.
Nadiem juga mengapresiasi keberanian satu hakim, yakni Hakim Andi Saputra, yang memberikan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Hakim Andi secara lugas membeberkan kebenaran berdasarkan fakta persidangan dan menyatakan bahwa Nadiem seharusnya bebas tanpa syarat.
“Tetapi kebenaran keluar dari satu hakim, yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat!” kata Nadiem.
Penolakan Terhadap Tuntutan Uang Pengganti
Terkait beban uang pengganti sebesar Rp809 miliar, Nadiem membantah keras tuduhan tersebut dengan menegaskan bahwa uang itu tidak pernah menyentuh dirinya sekalipun. Berdasarkan laporan hasil kekayaannya di akhir masa jabatan, ia mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu dalam bentuk apa pun.
Nadiem juga menambahkan bahwa dokumen dan saksi di persidangan telah membuktikan dana tersebut tidak pernah keluar dari rekening PT AKAB (GoTo). Uang tersebut sepenuhnya milik PT AKAB dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook.
Rasa Terima Kasih dan Komitmen Ke depan
Nadiem turut menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada sang istri, Franka, keluarganya, tim penasihat hukum, pengemudi ojek online (ojol) di seluruh Indonesia, guru-guru, serta tokoh masyarakat dan pakar hukum yang telah berani bersuara.
Nadiem Makarim Ajukan Banding
Nadiem memastikan akan segera mengajukan banding demi kebenaran, anak-anak muda, profesional, dan semua orang jujur yang menurutnya dikriminalisasi.
Langkah Hukum Lanjutan: Dugaan Obstruction of Justice dan Laporan ke Komisi Yudisial
Tim Penasihat Hukum Nadiem Makarim menyatakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap proses peradilan ini. Dodi S. Abdulkadir, salah satu penasihat hukum, mengungkapkan bahwa keberadaan alat-alat bukti pembelaan telah dengan sengaja diingkari oleh hakim.
“Beberapa kali di dalam proses pembelaan, kami sudah menyampaikan alat-alat bukti, yang kemudian tadi secara jelas diingkari keberadaan bukti tersebut. Yang apabila alat bukti tersebut dijadikan pertimbangan, maka tidak akan ada putusan terhadap Nadiem Anwar Makarim yang menyatakannya bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ungkap Dodi.
Dia blang, dengan sengaja, alat bukti tersebut tidak mau dipertimbangkan dengan alasan tidak pernah diperlihatkan di dalam pengadilan. Kita bisa putar di dalam proses persidangan, ada rekamannya.
Menurutnya, semua alat bukti itu ada. “Dan terhadap tindakan ini, maka kita akan menempuh jalur hukum sesuai dengan apa yang diatur di dalam perundang-undangan mengenai adanya obstruction of justice, menghalang-halangi keadilan. Jadi, kami akan melakukan tindakan hukum tersebut,” ujar Dodi.










Discussion about this post