Membangun Sinergi Komunikasi Publik di Era Digital: Tinjauan dari Banjarmasin
Banjarmasin – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi publik menjadi kunci krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan penyampaian informasi yang efektif. Menyadari hal ini, Public Communication Summit 2026 diselenggarakan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, pada Rabu, Juni 2026. Acara bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” ini menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran dan merumuskan strategi komunikasi yang relevan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen penting dalam ekosistem komunikasi publik. Pejabat daerah, kepala dinas komunikasi dan informatika dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, para pimpinan media massa, serta perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) turut serta dalam forum ini. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah.
Selain itu, forum ini juga dihadiri oleh sejumlah Tenaga Ahli Gubernur (TAG) yang memiliki peran strategis, di antaranya Ibnu Sina, Arifin Noor, Tasriq Usman, dan Nurul Fajar Desira. Kehadiran para ahli ini diharapkan dapat memberikan perspektif mendalam dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital.
Acara yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan ini secara resmi dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya adaptasi pemerintah terhadap lanskap komunikasi yang terus berubah, terutama dalam memanfaatkan potensi ruang digital.
Narasumber Berpengalaman Membahas Strategi Komunikasi Publik
Public Communication Summit 2026 menghadirkan empat narasumber terkemuka yang memiliki rekam jejak panjang dan pengalaman luas di bidang komunikasi publik, media, serta manajemen isu. Keahlian mereka menjadi daya tarik utama forum ini, memberikan wawasan berharga bagi para peserta.
Narasumber yang hadir meliputi:
- Dudy Rudianto: Beliau adalah Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, yang memiliki pemahaman mendalam tentang strategi komunikasi pemerintah di tingkat nasional.
- Dahlan Dahi: Sebagai CEO Tribunnews dan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, beliau membawa perspektif dari industri media sekaligus aspek penting dari pengelolaan isu digital dan keberlanjutan.
- Ani Natalia Pinem: Kepala Subdirektorat Humas Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak, beliau berbagi pengalaman dalam mengkomunikasikan kebijakan yang kompleks kepada publik, khususnya terkait perpajakan.
- Jojo S Nugroho: Dikenal luas sebagai konsultan komunikasi krisis dan dosen Public Relations Universitas Indonesia, beliau memberikan pandangan strategis dalam menghadapi situasi krisis dan membangun citra positif.
Para narasumber ini secara bergantian memberikan pemaparan yang mendalam mengenai berbagai aspek krusial dalam komunikasi publik modern. Materi yang disampaikan mencakup strategi efektif dalam pengelolaan isu dan reputasi di ranah digital, tantangan yang kerap dihadapi oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi, serta pentingnya membangun narasi yang kuat dan meyakinkan, baik melalui media massa tradisional maupun platform media sosial.
Komitmen Bersama untuk Komunikasi yang Lebih Baik
Selain sesi diskusi dan pemaparan materi, Public Communication Summit 2026 juga menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama. Para peserta sepakat untuk mendorong terciptanya komunikasi publik yang lebih konsisten dan selaras di antara berbagai lembaga pemerintah. Harmonisasi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, HM Muslim, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa tuntutan terhadap komunikasi publik pemerintah di era digital semakin tinggi. “Pemerintah dituntut untuk lebih responsif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang berkembang pesat di ruang digital,” ujarnya.
Beliau menambahkan bahwa melalui kegiatan seperti ini, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola komunikasi publik. Ini mencakup kemampuan untuk merespons berbagai isu yang muncul dengan cepat dan tepat, serta menjaga reputasi institusi di tengah derasnya arus informasi yang seringkali tidak terkontrol. Penguatan kapasitas ini menjadi investasi penting demi terjalinnya hubungan yang harmonis dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan sinergi yang terbangun, diharapkan setiap instansi pemerintah dapat menyajikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh publik, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.










Discussion about this post