Sidang Tuntutan Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS: Empat Anggota BAIS TNI di Pengadilan Militer
Perkara hukum yang melibatkan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, memasuki babak krusial. Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijadwalkan menggelar sidang pembacaan tuntutan pada Rabu, Juni 2026. Tahap ini menjadi penentu penting setelah rangkaian proses pembuktian yang panjang sejak April 2026.
Persidangan yang telah berlangsung selama beberapa pekan ini telah menghadirkan berbagai elemen pembuktian. Delapan orang saksi telah dimintai keterangan, mencakup personel dari lingkungan BAIS TNI maupun saksi sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, persidangan juga mendengarkan keterangan dari sejumlah ahli, baik ahli hukum pidana maupun ahli psikologi. Hasil visum et repertum korban, uji toksikologi cairan yang digunakan, serta barang bukti fisik yang relevan juga telah dihadirkan dan diperiksa di muka sidang. Keterangan dari dokter yang menangani langsung kondisi Andrie Yunus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) juga menjadi bagian penting dari rangkaian pembuktian ini.
Agenda pembacaan tuntutan ini akan disampaikan oleh Oditur Militer, yang berperan sebagai jaksa penuntut di lingkungan peradilan militer. Oditur Militer akan menyampaikan penilaiannya terhadap seluruh fakta persidangan yang telah terungkap, serta merumuskan tuntutan pidana yang diharapkan dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa oleh majelis hakim.
Proses Persidangan Menuju Tahap Tuntutan
Proses persidangan kasus ini telah berjalan secara bertahap sejak dakwaan dibacakan pada 29 April 2026. Ketua Majelis Hakim, Kolonel Chk Fredy Ferdian, telah menetapkan jadwal pembacaan tuntutan setelah memastikan seluruh agenda pembuktian telah selesai. Keputusan ini diambil setelah majelis hakim memeriksa saksi ahli hukum pidana yang diajukan oleh tim penasihat hukum para terdakwa.
Pada sidang sebelumnya, kesempatan diberikan kepada kedua belah pihak, Oditur Militer dan tim penasihat hukum terdakwa, untuk mengajukan saksi tambahan jika dianggap perlu. Namun, kedua belah pihak menyatakan bahwa tidak ada lagi saksi tambahan yang akan dihadirkan. “Besok tuntutan sudah siap, karena waktunya semakin mepet. Jadi sesuai dengan rencana kita, besok tuntutan,” ujar Fredy di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Selasa, Juni 2026.
Hakim Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Chk (K) Dr Endah Wulandari, turut mengonfirmasi bahwa sidang tuntutan akan menjadi agenda pertama pada Rabu pagi. “Besok pagi rencana (sidang) tuntutan (kasus air keras) dulu baru putusan (Kacab Bank BUMN),” jelasnya pada Selasa malam.
Setelah agenda pembacaan tuntutan selesai, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi pada Kamis, Juni 2026. Pleidoi merupakan dokumen resmi yang diajukan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya sebagai tanggapan atas tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer.
Empat Anggota BAIS TNI di Kursi Terdakwa
Dalam perkara ini, empat personel BAIS TNI duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Sami Lakka. Keempatnya didakwa melakukan tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus di wilayah Jakarta Pusat.
Menurut dakwaan yang telah dibacakan, peristiwa ini diduga dipicu oleh reaksi para terdakwa terhadap tindakan Andrie Yunus saat menghadiri dan menggeruduk rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Hotel Fairmont Jakarta pada 16 Maret 2025. Oditur Militer, Letnan Kolonel Corps Hukum (Chk) TNI Muhammad Iswadi, menyatakan dalam persidangan bahwa para terdakwa merasa tindakan Andrie Yunus saat itu merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi TNI. “Para terdakwa menilai saudara Andrie Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI,” ujar Iswadi. Motif ini menjadi salah satu aspek yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pengambilan putusan.
Rangkaian Pembuktian yang Komprehensif
Sejak awal persidangan, berbagai elemen telah dihadirkan untuk mengurai kronologi dan motif di balik kasus ini.
Saksi Fakta:
- Lima saksi dari lingkungan BAIS TNI: Kolonel Inf Heri Heriyadi, Letkol Chk Alwi Hakim Nasution, Sertu Arif Firdaus, Serda M Arif Widayanto, dan Kapten Laut (K) Suyanto.
- Tiga saksi sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian.
Ahli:
- Tim penasihat hukum terdakwa menghadirkan tiga ahli: Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto, psikolog forensik Reza Indragiri Amriel, dan psikolog TNI Kolonel Arh Agus Syahruddin.
- Majelis hakim juga memeriksa ahli hukum pidana untuk mendalami aspek hukum perkara.
Barang Bukti dan Hasil Laboratorium
Pemeriksaan barang bukti menjadi salah satu pilar penting dalam pembuktian. Barang bukti yang diajukan meliputi:
- Pakaian korban yang dilaporkan rusak akibat cairan kimia.
- Helm yang diduga meleleh akibat cairan.
- Tumbler berisi cairan yang diduga digunakan dalam aksi.
- Dua unit sepeda motor yang diduga digunakan oleh para terdakwa.
Selain barang bukti fisik, sejumlah dokumen penting juga diajukan, termasuk:
- Hasil Visum et Repertum: Laporan medis resmi yang menjelaskan kondisi luka dan cedera yang dialami korban.
- Hasil Pemeriksaan Toksikologi: Dari Laboratorium Forensic Polri, yang mengidentifikasi cairan sebagai asam sulfat (H2SO4) dengan tingkat keasaman yang bervariasi. Asam sulfat dikenal sebagai bahan kimia korosif yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh serius.
Kondisi Korban Masih dalam Perawatan Medis
Kondisi Andrie Yunus yang masih menjalani perawatan menjadi perhatian utama. Dua dokter dari RSCM, dr Parintosa (bidang bedah plastik) dan dr Faraby Martha (spesialis mata), telah memberikan keterangan di persidangan. Keterangan mereka merinci dampak medis yang dialami korban, termasuk luka pada tubuh dan mata kanan.
Akibat kondisi kesehatannya yang masih dalam proses pemulihan, Andrie Yunus belum dapat memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim. Kondisi korban ini menjadi salah satu aspek krusial dalam pembuktian untuk mengukur dampak dari tindakan yang didakwakan kepada para terdakwa.
Dakwaan Berlapis Terhadap Para Terdakwa
Keempat terdakwa menghadapi dakwaan berlapis yang diajukan oleh Oditur Militer. Dakwaan tersebut meliputi:
- Primair: Pasal 469 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berkaitan dengan dugaan penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan.
- Subsider: Pasal 468 ayat (1) KUHP, sebagai alternatif apabila dakwaan primair tidak terbukti.
- Lebih Subsider: Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dikaitkan dengan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai ketentuan turut serta melakukan tindak pidana.
Sistem dakwaan berlapis ini memungkinkan majelis hakim untuk memberikan penilaian hukum yang beragam terhadap perbuatan para terdakwa, berdasarkan tingkat pembuktian yang berhasil dilakukan selama persidangan.









Discussion about this post