Polemik Pelantikan Tersangka Kecelakaan Lalu Lintas sebagai Staf Ahli Bupati Pandeglang
Kasus dugaan kelalaian yang berujung pada kecelakaan maut di Jalan Raya AMD Lintas Timur, tepatnya di depan SD Sukaratu 5, Panjarsari, Kabupaten Pandeglang, pada 30 April 2026, terus menyisakan pertanyaan publik. Insiden yang merenggut nyawa dua siswa Sekolah Dasar dan melukai tujuh lainnya ini, secara mengejutkan, justru berujung pada pelantikan salah satu tersangka, Ahmad Mursidi, sebagai Staf Ahli Bupati Pandeglang. Keputusan ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang menyoroti inkonsistensi antara status hukum dan jabatan publik.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Asep Rahmat, memberikan penjelasan mengenai keputusan tersebut. Asep menegaskan bahwa Pemkab Pandeglang tidak dapat serta-merta mencopot atau membebastugaskan Ahmad Mursidi. Tindakan tersebut harus didasarkan pada aturan kepegawaian yang berlaku, yang memiliki prosedur ketat.
“Kami sangat memahami kemarahan masyarakat. Kalau misalnya yang mengalami musibah itu keluarga atau kerabat dekat kita sendiri, saya juga pasti marah. Tetapi tetap ada aturan yang harus diikuti,” ujar Asep Rahmat dalam sebuah percakapan telepon.
Asep menjelaskan bahwa polemik mengenai status Ahmad Mursidi telah menjadi agenda pembahasan dalam rapat internal pemerintah daerah. Bahkan, opsi pencopotan sempat menjadi topik utama diskusi. Namun, setelah dilakukan kajian mendalam, pemerintah daerah menilai bahwa langkah pencopotan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dapat segera dieksekusi.
“Pada rapat pertama yang dibahas memang soal pencopotan. Namun karena tidak ada dasar hukum, kemudian bergeser ke opsi pembebastugasan atau pemberhentian sementara,” ungkapnya.
Konsultasi dengan BKN dan Syarat Pembebastugasan
Untuk memastikan dasar hukum yang kuat, Pemkab Pandeglang kemudian mengambil langkah proaktif dengan meminta penjelasan resmi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional III. Konsultasi ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam mengenai status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Asep memaparkan bahwa seorang ASN baru dapat dibebastugaskan apabila memenuhi dua syarat kumulatif secara bersamaan. Kedua syarat tersebut adalah status tersangka dan proses penahanan yang sedang dijalani.
“Respons dari BKN Regional III menyebutkan bahwa Pak Mursidi baru bisa dibebastugaskan apabila memenuhi dua unsur, yaitu berstatus tersangka dan dilakukan penahanan,” jelas Asep.
Faktor Kesehatan Menjadi Alasan Tidak Adanya Penahanan
Untuk mengklarifikasi lebih lanjut mengenai status hukum Ahmad Mursidi, Bupati Pandeglang juga telah berupaya mendapatkan keterangan langsung dari Polres Pandeglang. Melalui surat balasan resmi yang diterima oleh pemerintah daerah, terkonfirmasi bahwa Ahmad Mursidi memang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ironisnya, ia tidak dilakukan penahanan.
Alasan tidak adanya penahanan ini ternyata berkaitan dengan kondisi kesehatan Ahmad Mursidi yang sedang sakit. Berdasarkan informasi yang diterima, ia membutuhkan perawatan intensif, termasuk menjalani proses cuci darah dua kali dalam seminggu.
“Kami juga berkomunikasi dengan pihak Polres dan memang benar tidak dilakukan penahanan karena kondisi kesehatan yang bersangkutan sedang sakit. Dalam satu minggu beliau harus menjalani cuci darah dua kali,” terang Asep.
Dengan tidak terpenuhinya unsur penahanan, Pemkab Pandeglang menyatakan bahwa mereka belum memiliki dasar hukum yang memadai untuk melakukan pembebastugasan atau pemberhentian sementara terhadap Ahmad Mursidi.
“Kalau misalnya kami langsung mencopot atau membebastugaskan tanpa dasar hukum yang jelas, justru pemerintah daerah yang melanggar aturan,” tegas Asep.
Belum Aktif Bekerja Akibat Kondisi Kesehatan
Meskipun masih memegang jabatan sebagai Staf Ahli Bupati, Ahmad Mursidi dilaporkan belum aktif menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan ia masih dalam proses menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.
“Sampai hari ini beliau belum aktif bekerja. Berdasarkan informasi dari Kepala BKPSDM, Pak Mursidi menyampaikan surat keterangan sakit dan sedang menjalani pemeriksaan kesehatan atau check-up,” ujar Asep.
Latar Belakang Kasus Kecelakaan Maut
Sebelumnya, Ahmad Mursidi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang tragis di Jalan Raya AMD Lintas Timur, Pandeglang. Kecelakaan yang terjadi pada 30 April 2026 ini, tepat di depan SD Sukaratu 5, menyebabkan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.
Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Pandeglang, AKP Senna Indiarto, mengkonfirmasi bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan tujuh orang lainnya mengalami luka ringan. Dalam penanganan perkara ini, Ahmad Mursidi dijerat dengan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai kelalaian dalam berkendara yang berakibat pada hilangnya nyawa korban serta luka-luka.
Kasus ini menyoroti kompleksitas antara penegakan hukum, administrasi kepegawaian, dan tuntutan publik terhadap akuntabilitas pejabat publik. Bagaimana kelanjutan proses hukum dan nasib jabatan Ahmad Mursidi masih menjadi perhatian banyak pihak, terutama mengingat dampak serius dari kecelakaan yang merenggut nyawa anak-anak tak berdosa.










Discussion about this post