Mantan Pejabat Kemensos Dibawa ke Ende Terkait Dugaan Korupsi Bantuan Kapal Nelayan
Upaya penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi bantuan pembuatan kapal penangkap ikan bagi kelompok nelayan di Kabupaten Ende menunjukkan perkembangan signifikan. Setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik, seorang tersangka berinisial RR, yang merupakan mantan pejabat di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, akhirnya berhasil dibawa ke Ende. Tindakan ini diambil oleh tim penyidik Satreskrim Polres Ende untuk memastikan tersangka menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan penyimpangan dana bantuan.
RR, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Potensi Sumber Daya Sosial (PSDS) Kementerian Sosial RI, diamankan oleh tim penyidik Polres Ende di Kota Bandung, Jawa Barat. Penangkapan ini dilakukan karena tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak dua kali tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar.
Kapolres Ende, AKBP Yudhi Franata, menjelaskan bahwa penanganan perkara ini telah melalui tahapan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Karena tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak dua kali tanpa alasan yang patut dan wajar, maka penyidik melakukan upaya membawa tersangka untuk kepentingan pemeriksaan,” ujar AKBP Yudhi Franata.
Kronologi Penjemputan Tersangka
Proses penjemputan tersangka RR melibatkan tim penyidik tindak pidana korupsi Polres Ende yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim IPTU Rifky Nugraha. Berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan pada 19 Mei 2026, tim penyidik melakukan pencarian dan koordinasi di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menemukan keberadaan tersangka.
Pada Senin, 1 Juni 2026, sekitar pukul 07.00 WIB, tim penyidik berhasil menemukan tersangka di tempat kerjanya saat ini, yaitu di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Jawa Barat. Setelah ditemukan, tersangka kemudian dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan administrasi awal. Di Polres Cimahi, tersangka diberikan kesempatan untuk menghubungi keluarga serta penasihat hukumnya. Penyidik juga menjelaskan secara terbuka mengenai maksud dan tujuan tindakan yang dilakukan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Saat berada di Polres Cimahi, istri tersangka beserta anggota keluarga lainnya datang menemui RR. Penyidik memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkomunikasi dan juga menyerahkan tembusan Surat Perintah Membawa kepada pihak keluarga.
Selanjutnya, pada pukul 10.30 WIB, tersangka dibawa menuju Jakarta sebelum diberangkatkan ke Nusa Tenggara Timur. Pada Selasa dini hari, tim penyidik bersama tersangka terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, perjalanan dilanjutkan menuju Kabupaten Ende.
Keberatan dan Penegasan Penyidik
Proses membawa tersangka ke Ende sempat diwarnai oleh keberatan dari tim penasihat hukum tersangka. Mereka meminta agar pemeriksaan ditunda dengan alasan menunggu pelaksanaan gelar perkara khusus di Biro Pengawasan Penyidikan (Wasidik) Bareskrim Polri.
Menanggapi hal tersebut, AKBP Yudhi Franata menegaskan bahwa penyidik tetap menjalankan tindakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. “Penyidik telah memberikan penjelasan bahwa tindakan membawa tersangka dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah dan merupakan bagian dari proses penyidikan karena yang bersangkutan telah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Oleh karena itu, pemeriksaan tetap dilaksanakan sesuai prosedur,” tegasnya.
Lanjutan Proses Hukum
Setelah tiba di Ende, tersangka RR langsung dibawa ke Polres Ende untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi bantuan kapal nelayan. Saat ini, penyidik tengah mempersiapkan tahapan lanjutan dalam penanganan kasus ini. Tahapan tersebut meliputi:
- Pemeriksaan mendalam terhadap tersangka.
- Penyelesaian berkas perkara secara menyeluruh.
- Pengiriman berkas perkara tahap pertama kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses penuntutan lebih lanjut.
Kapolres Ende menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. “Setiap proses akan dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” tutup AKBP Yudhi Franata.
Kasus dugaan korupsi bantuan kapal nelayan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut program bantuan pemerintah yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok nelayan di Kabupaten Ende. Penyidik Polres Ende terus mendalami peran para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan tersebut.
Dugaan korupsi ini berfokus pada bantuan hibah langsung dalam negeri yang bersumber dari Kementerian Sosial RI. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk pembuatan 25 unit kapal penangkap ikan berbahan fiberglass dengan kapasitas masing-masing 5 GT. Program ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 hingga 2023.
Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap program-program bantuan pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyidikan dan penuntutan menjadi kunci utama dalam penyelesaian kasus ini.










Discussion about this post