BATAM, KLIKKEPRI.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan jawaban Pemko Batam atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
Jawaban disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu 2 Agustus 2026.
Amsakar mengapresiasi masukan DPRD dan menegaskan komitmen mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Pemko Batam akan menguatkan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, dan ekstensifikasi terukur tanpa langsung menaikkan tarif.
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi naik 20,98 persen. Anggaran diprioritaskan untuk penanganan banjir dari hulu ke hilir, pengelolaan sampah, keselamatan lalu lintas, dan perbaikan jalan.
Penanggulangan bencana juga diperkuat melalui penyiapan logistik, perencanaan matang, dan pelatihan tanggap bencana bagi masyarakat.
Di sektor sosial, Pemko berkomitmen menjaga pemerataan pendidikan dan kesiapan fasilitas kesehatan untuk mendukung Universal Health Coverage.
“Program beasiswa, bansos lansia, dan jaminan kesehatan pekerja rentan tetap berjalan. Bantuan sosial akan disalurkan tepat sasaran berbasis data by name by address yang valid,” kata Amsakar.
Untuk ekonomi, Pemko mendorong pelatihan vokasi, sertifikasi, pendampingan UMKM, dan digitalisasi pelayanan. Daya beli dijaga melalui operasi pasar dan pemantauan rantai pasok pangan.
Amsakar juga menyebut koordinasi lintas instansi diperkuat untuk menangani isu banjir, narkoba, judi online, tarif listrik, dan pengangguran.
Terkait BUMD, rencana penyertaan modal Rp20 miliar ke BRK Syariah akan dikaji secara komprehensif.
Pemko juga mengevaluasi penurunan dividen BRK Syariah 22,07 persen akibat penurunan laba 2025.
“Seluruh masukan DPRD menjadi acuan agar Perubahan APBD 2026 tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” pungkas Amsakar.***
Discussion about this post