BATAM, KLIKKEPRI.com — Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengambil tindakan represif dan preventif berskala makro guna memberantas sindikat pencurian serta perusakan fasilitas umum (fasum).
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, jajaran Polda Kepri mendeteksi eskalasi perusakan aset negara dan berhasil meringkus lebih dari 30 orang tersangka yang terlibat dalam jaringan tindak pidana pencurian infrastruktur publik tersebut.
Guna memutus mata rantai kejahatan dari hulu ke hilir, Polda Kepri menggandeng Pusat Studi Kepolisian Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menggelar Diskusi Publik terpadu bertema “Maraknya Kejahatan Fasilitas Umum Strategi Integratif Menjaga Aset Publik” di Ballroom Hotel Nagoya Hill, Lubuk Baja, Kota Batam, Selasa (23/6/2026).
Kapolda Kepri, Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sabotase, penjarahan, dan perusakan fasilitas umum bukan lagi sekadar tindak kriminalitas biasa, melainkan ancaman serius yang mengganggu stabilitas sosial masyarakat serta merusak citra iklim investasi daerah di mata internasional.
“Sekilas persoalan ini terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar terhadap masyarakat dan iklim investasi daerah.
Upaya penegakan hukum dan pencegahan tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak lewat rekomendasi kebijakan yang strategis,” tegas Irjen Pol. Asep Safrudin, Selasa (23/6).
Merespons kepungan kejahatan tersebut, Rektor UMRAH, Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA., mendesak restrukturisasi tata ruang publik menggunakan pendekatan akademis berbasis sains-teknologi.
UMRAH merekomendasikan penerapan konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) atau pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan.
Konsep CPTED ini mewajibkan modernisasi fasilitas publik yang terintegrasi siber, seperti pemasangan jaringan kamera pengawas (CCTV) pemantau massal, sistem pencahayaan pintar (smart lighting), sensor gerak, hingga sistem pemantauan berbasis teknologi informasi mutakhir.
Forum taktis pentaheliks ini turut dihadiri pimpinan komando dari TNI, BIN, BP Batam, Kadin, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemko Batam.
Untuk melahirkan cetak biru (blueprint) pengamanan aset, diskusi menghadirkan panel narasumber ahli mulai dari Deputi VII Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, hingga pakar hukum pidana lintas universitas.
Polda Kepri menyerukan komitmen kolektif warga untuk ikut mengawasi aset publik di sekitar pemukiman mereka.
Masyarakat diinstruksikan untuk segera menggunakan kanal siaga darurat Call Center Polri 110 jika mendeteksi aktivitas mencurigakan atau sabotase fasilitas umum demi penindakan instan dari personel operasional di lapangan.(din)









Discussion about this post