Rekomendasi Komnas HAM untuk Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memberikan sejumlah rekomendasi terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat langkah penanganan hukum dan perlindungan korban dalam situasi yang dianggap sebagai pelanggaran HAM yang serius.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa peristiwa yang menimpa Andrie Yunus mengandung indikasi pelanggaran HAM yang sangat serius. Ia menegaskan bahwa penyerangan menggunakan cairan air keras terhadap Andrie Yunus merupakan tindakan yang sengaja membatasi, mengurangi, atau mencabut hak asasi manusia yang dimiliki oleh korban.
“Komnas HAM berpendapat bahwa penyerangan menggunakan cairan air keras terhadap Andrie Yunus merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM saudara Andrie Yunus,” ujar Anis di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Dalam peristiwa tersebut, Komnas HAM mengidentifikasi adanya lima bentuk pelanggaran HAM yang terjadi. Beberapa di antaranya meliputi hak bebas dari penyiksaan, hak atas rasa aman, serta hak atas keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga psikologis dan sosial.
Untuk memastikan pengungkapan kasus secara objektif dan transparan, Komnas HAM merekomendasikan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF). Tim ini akan bertugas untuk meneliti dan mengungkap seluruh fakta terkait peristiwa tersebut.
“Kepada Presiden, yang pertama adalah mendorong revisi undang-undang peradilan militer agar selaras dengan undang-undang TNI dan KUHAP, terutama terkait dengan anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, membentuk tim gabungan pencari fakta untuk memastikan pengungkapan secara tuntas,” tutur Anis.
Selain itu, Komnas HAM meminta kepolisian melanjutkan penyelidikan hingga tuntas, termasuk mengungkap pelaku lain yang terlibat dalam penyiraman air keras. Lembaga tersebut juga mendorong pengadilan militer menjalankan proses hukum secara transparan serta mempertimbangkan penerapan pasal penyiksaan.
Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta memberikan perlindungan, pemulihan, serta pendampingan medis dan psikososial bagi korban. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang diperlukan baik secara fisik maupun mental.
Komnas HAM menilai implementasi rekomendasi ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya memperbaiki sistem hukum dan perlindungan HAM di negara ini.









Discussion about this post