Kondisi PPPK di Belitung Timur yang Menjadi Tantangan
Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, mengungkapkan bahwa jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerahnya menjadi yang terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki jumlah pegawai yang sangat besar, yang berdampak pada tekanan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah setempat.
Menurut Fezzi, sebanyak 1.966 PPPK di Belitung Timur seluruhnya berstatus pegawai penuh waktu. Berbeda dengan daerah lain yang sebagian menerapkan skema paruh waktu. Hal ini berdampak langsung pada tingginya beban belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyatakan bahwa kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
“Harus kita akui, se-Babel ini jumlah pengangkatan PPPK paling banyak ada di Beltim. Semuanya full PPPK, tidak ada yang paruh waktu. Memang terus terang itu sudah kebanyakan kalau melihat kemampuan fiskal saat ini,” ujarnya.
Meski demikian, Fezzi menegaskan bahwa saat ini bukanlah waktu untuk saling menyalahkan terkait kebijakan pengangkatan di masa lalu. Ia menekankan bahwa ribuan orang yang telah diangkat kini telah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kita tidak usah cerita lagi kenapa dulu diangkat sebanyak itu. Intinya sekarang orang ini sudah diangkat, mereka masyarakat Belitung Timur, jadi ini menjadi tanggung jawab kita sama-sama,” ucapnya.
Prioritas Utama: Penyelamatan Tenaga Pendidikan dan Kesehatan
Prioritas utama yang ditegaskan oleh dewan adalah penyelamatan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Fezzi menjelaskan bahwa kedua sektor ini merupakan poros utama pelayanan publik yang tidak boleh terputus.
“Guru dan nakes ini inti pelayanan. Kalau mereka diputus, siapa yang mau mengajar? Siapa yang mau melayani masyarakat di rumah sakit? Ini yang akan kita perjuangkan ke Mendikbud dan Menkes besok,” ungkapnya.
Namun, Fezzi juga menekankan bahwa pegawai di sektor lain tidak boleh diabaikan karena mereka juga telah berkontribusi bagi jalannya pemerintahan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan opsi-opsi strategis jika regulasi pusat tidak berubah. Dengan demikian, daerah harus memiliki rencana cadangan yang matang agar tidak terjadi kekacauan.
“Pemda sedang menyiapkan opsi-opsi, tapi belum final. Kami dari dewan berharap carilah solusi terbaik yang mengutamakan pelayanan masyarakat tanpa harus merugikan pegawai kita,” ujarnya.
Kontribusi PPPK yang Selama Ini Membantu
Fezzi juga menyoroti kontribusi PPPK yang selama ini sudah membantu menutupi kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai lini. Ia tidak ingin dedikasi mereka selama bertahun-tahun berakhir secara tidak terhormat.
Pihak DPRD akan terus mengawal proses ini hingga tahap pembahasan APBD perubahan maupun murni di tahun-tahun mendatang. Fezzi yakin bahwa setiap keputusan akan diambil melalui pertimbangan yang matang.
“Ini masalah hajat hidup orang banyak. Kami akan pastikan Pemkab Beltim tidak mengambil langkah gegabah dalam menentukan nasib 1966 warga kita yang saat ini berstatus PPPK,” tutupnya.









Discussion about this post