JAKARTA – Altio Lengato, Koordinator Wilayah Bidang Ekonomi Kerakyatan Forum Mahasiswa Nusantara (FMN), memberikan kritik terhadap pelaporan hukum terhadap Feri Amsari, seorang pakar hukum tata negara. Ia menilai bahwa upaya mengarahkan kritik ilmiah ke ranah hukum merupakan preseden buruk yang dapat merusak akuntabilitas kebijakan pangan nasional.
Altio berpendapat bahwa perdebatan mengenai validitas data swasembada seharusnya dijawab dengan transparansi data, bukan melalui laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Ia menekankan bahwa iklim demokrasi yang sehat membutuhkan adanya suara kritis dari kalangan akademisi agar kebijakan tidak berjalan tanpa pengawasan.
“Kritik terhadap data publik adalah bagian dari mekanisme pengawasan yang sah. Jika setiap perbedaan interpretasi direspon dengan pendekatan hukum, akan muncul chilling effect yang membungkam nalar kritis di lingkungan kampus dan intelektual,” ujar Altio dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4).
Paradoks Ketahanan Pangan di Gorontalo
Beralih ke isu lokal, Altio menyoroti adanya jurang antara ambisi swasembada nasional dengan realitas pertanian di Provinsi Gorontalo. Sebagai salah satu daerah penyangga jagung, Gorontalo justru sedang menghadapi tantangan serius yang sering kali tidak terpotret secara utuh dalam statistik pusat.
Merujuk pada kondisi di Kabupaten Pohuwato dan Boalemo, Altio menyebut bahwa produktivitas jagung sedang tertekan akibat degradasi kualitas lahan dan dampak El Niño yang belum teratasi dengan mitigasi yang kuat.
“Kita menghadapi paradoks. Di satu sisi pemerintah mengejar target ekspor, tapi di sisi lain petani di bawah masih terjebak masalah lama seperti kelangkaan pupuk dan fluktuasi harga saat panen raya. Proyek skala besar seperti food estate sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan lokal,” jelas Altio.
Ia juga menyoroti penggunaan lahan miring di Gorontalo yang sangat rentan erosi. Baginya, pemaksaan model pertanian industrial tanpa memperhatikan konservasi hanya akan memicu bencana ekologis dalam jangka panjang dan justru menurunkan produktivitas.
Tuntutan dan Langkah Solusi
Mewakili FMN Bidang Ekonomi Kerakyatan, Altio mendesak evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan agraria saat ini. Ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan mereka:
- Hentikan Kriminalisasi Nalar Kritis: Meminta pihak kepolisian menghentikan proses penyelidikan terhadap Feri Amsari. Kritik terhadap klaim surplus pangan harus dipandang sebagai upaya memperbaiki akurasi kebijakan, bukan tindak pidana.
- Orientasi pada Ekonomi Kerakyatan: Mendesak pemerintah untuk beralih dari model industrialistik yang top-down menuju penguatan kedaulatan pangan berbasis petani lokal, ketersediaan bibit yang tepat, dan perlindungan harga di tingkat tapak.
- Pemulihan Lingkungan dan Sosial: Mendorong kebijakan yang memprioritaskan konservasi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui program yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Altio berharap bisa menciptakan sistem pangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan target ekspor tetapi juga menjaga kepentingan para petani dan lingkungan sekitarnya.
Discussion about this post