Kebijakan Pengalihan Dana JKN dan Komitmen Pemkot Balikpapan
Kebijakan pengalihan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke daerah telah memicu berbagai respons dari pemerintah daerah. Di tengah situasi ini, Pemkot Balikpapan menegaskan komitmennya terhadap program layanan kesehatan yang tetap menjadi prioritas utama, khususnya melalui BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati, menjelaskan bahwa program jaminan kesehatan, termasuk layanan kesehatan gratis, sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menekankan bahwa BPJS Kesehatan menjadi prioritas utama bagi Wali Kota Balikpapan. Program kesehatan gratis dan pendidikan gratis juga sudah diatur dalam RPJMD, sehingga Insya Allah tidak ada masalah pembiayaan karena sudah dialokasikan sejak awal.
Saat ini, jumlah kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang ditanggung pemerintah daerah mencapai sekitar 206 ribu jiwa. Selain itu, terdapat sekitar 73 ribu peserta dalam skema program Gratispoll. Namun untuk Balikpapan, jumlah peserta Gratis Poll masih relatif kecil, yaitu sekitar 6.000 orang. Dari sisi anggaran, Balikpapan baru memiliki sekitar 6.000 peserta, sehingga anggaran tetap aman.
Pemkot Balikpapan sendiri telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar dalam APBD untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah selama satu tahun. Anggaran tersebut dinilai cukup untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan. Alwiati juga menyebutkan bahwa proyeksi jumlah peserta Gratis Poll di Balikpapan seharusnya bisa mencapai sekitar 15 ribu orang per tahun dalam lima tahun ke depan. Namun hingga kini angka tersebut belum tercapai, sehingga beban anggaran masih terkendali.
Di sisi lain, Pemkot Balikpapan menegaskan pentingnya pengelolaan kepesertaan berbasis keluarga. Dalam satu Kartu Keluarga (KK), seluruh anggota diwajibkan berada dalam satu skema pembiayaan yang sama, baik melalui PBI, Gratis Poll, maupun mandiri. “Kita punya komitmen, satu keluarga harus dalam satu skema pembiayaan. Tidak boleh bapaknya Gratis Poll, anaknya PBI atau mandiri. Harus sama supaya tidak menyulitkan jika ada kendala,” tegasnya.
Menurut Alwiati, kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah administrasi serta memastikan seluruh anggota keluarga mendapatkan perlindungan kesehatan yang merata. Terkait kebijakan pengalihan dana JKN, Pemkot Balikpapan berharap pemerintah pusat dapat memberikan waktu penyesuaian bagi daerah, mengingat perencanaan anggaran telah ditetapkan sebelumnya.
Baca Juga Beritalainya di Batampena.com
Meski demikian, dengan dukungan anggaran yang tersedia dan pengelolaan yang terencana, Pemkot Balikpapan optimistis program jaminan kesehatan tetap berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.









Discussion about this post