Peninjauan Proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk, Menteri PU Kritik Lambatnya Progres Pembangunan
Nganjuk – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menunjukkan kekecewaannya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat yang berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ia melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek tersebut pada Sabtu (11/4), dan hasilnya sangat mengecewakan.
Dari hasil peninjauan tersebut, Dody menyebutkan bahwa progres pembangunan hanya mencapai 15 persen. Padahal, target selesai adalah Juni 2026. Ia mengatakan bahwa proyek ini jauh tertinggal dibandingkan dengan proyek serupa di Surabaya dan Sampang.
“Nganjuk sangat-sangat tertinggal ya. Mungkin 15 persen lah. Yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang, ngasih excuse kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar,” ujarnya.
Dody merasa curiga ada aktivitas tidak sehat yang menghambat proses pembangunan. Ia menyebut adanya dugaan setoran kepada pihak-pihak tertentu, sehingga membuat pengawasan proyek menjadi tidak maksimal.
“Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut dengan penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada tim saya, tetapi ‘kan rumor. Saya enggak bisa buktikan. Namun, fakta yang saya dapatkan seperti kemarin terjadi dengan Nganjuk. Jadi, saya juga terlalu emosi,” tambahnya.
Ia menilai bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam proyek ini belum menunjukkan keseriusan. Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem.
“Jengkel banget saya, janganlah, jangan main-main dengan program prioritas presiden, apalagi yang bertujuan menghapuskan kemiskinan ekstrem,” katanya.
Dody juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan program pemerintah harus bekerja profesional. Menurutnya, program ini tidak boleh disalahgunakan atau dijalankan secara sembarangan.
Menurut Dody, kekesalannya terhadap lambatnya progres pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah muncul sejak dua bulan terakhir. Ia menemukan ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diharapkan Presiden Prabowo dan jadwal kontrak proyek yang tercantum.
“Dua bulan lalu saya baru temukan fakta. Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Ini jadi seolah-olah melawan perintah presiden. Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru,” ujarnya.
Dody menyebut bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Dia menilai program tersebut sebagai langkah besar yang perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak seharusnya disalahgunakan atau dijalankan secara tidak serius.
Dia pun mengingatkan bahwa para menteri maupun ASN pada dasarnya merupakan pembantu presiden yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi menyeluruh serta menyiapkan langkah-langkah tegas dan terukur terhadap jajaran DJPS Kementerian PU. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengawasan dan pelaksanaan proyek di lapangan.
Dody menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS Kementerian PU dalam waktu dekat. Ia menilai pengawasan, arahan, dan pembinaan kepada penyedia jasa di lapangan masih sangat minim meski peringatan telah diberikan sejak sekitar dua bulan lalu.
Menurutnya, langkah evaluasi tersebut penting untuk memastikan program prioritas presiden berjalan sesuai target. Pada kesempatan itu juga, Dody menyampaikan permohonan maaf atas emosinya saat peninjauan di Nganjuk, seraya menegaskan bahwa sebagai Menteri PU, dirinya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program tersebut.









Discussion about this post