Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10/2026). Dengan penunjukan itu, Bahlil kini memegang dua kursi sekaligus, yakni tetap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta menjabat menko yang membawahi urusan hilirisasi dan transisi energi.
Langkah tersebut dinilai sejumlah pengamat sebagai upaya memperkuat keterhubungan kebijakan antarsektor. Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, melihat penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sebagai keputusan yang strategis karena keduanya saling bergantung. Menurut dia, pengolahan mineral memerlukan pasokan energi besar, sementara perkembangan industri ke depan juga akan ditentukan oleh tersedianya energi yang efisien dan rendah emisi.
Fatkur menyoroti skala besar agenda hilirisasi yang sudah terlihat dari realisasi investasi semester I 2026, yang mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total investasi nasional. Dari angka itu, sektor mineral menyumbang Rp206,5 triliun. Komoditas nikel menjadi penyumbang terbesar dengan Rp71 triliun, disusul bauksit Rp53,8 triliun, tembaga Rp37,4 triliun, serta besi dan baja Rp30,2 triliun.
Ia juga menilai perubahan kapasitas pengolahan mineral di dalam negeri menunjukkan arah baru industri nasional. Produksi nikel olahan Indonesia kini telah melampaui 1,4 juta ton dan setara sekitar 41 persen produksi dunia, jauh di atas capaian 2014 yang hanya sekitar 22 ribu ton. Menurut Fatkur, lonjakan itu menandai pergeseran Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi salah satu pemain penting di pasar pengolahan nikel global.
Di sektor lain, ekspansi hilirisasi juga merambah tembaga dan bauksit. Smelter Freeport di Gresik kini memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun, dengan potensi produksi sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun. Adapun Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah disebut mampu mengolah sekitar 1 juta ton alumina per tahun. Fatkur menilai tantangan berikutnya bukan lagi sekadar membangun smelter, melainkan mendorong produk bernilai tambah yang lebih tinggi, mulai dari prekursor dan katoda untuk nikel hingga kabel, komponen listrik, dan produk elektronik untuk tembaga.
Dari sisi energi, Fatkur menilai kesinambungan mandat Bahlil juga berkaitan dengan ketahanan pasokan nasional. Lifting minyak 2025 tercatat 605,3 ribu barel per hari dan kembali memenuhi target APBN. Pemerintah pun tengah mendorong program B50 untuk menekan impor solar, dengan potensi penghematan devisa hingga Rp170 triliun. Ia menekankan bahwa hilirisasi ke depan tidak hanya diukur dari nilai ekonomi, tetapi juga dari jejak karbon proses produksinya, sehingga integrasi energi bersih seperti hidro, panas bumi, dan surya ke kawasan industri menjadi penting.
Pandangan serupa datang dari pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono. Menurut dia, rangkap jabatan ini dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian karena agenda hilirisasi bersinggungan dengan pertambangan, industri, investasi, perdagangan, dan ketenagakerjaan, sementara transisi energi melibatkan keuangan, lingkungan hidup, industri, serta pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa perluasan mandat tetap harus disertai pembagian kewenangan, pengawasan, dan ukuran kinerja yang jelas agar hasilnya bisa diukur lewat realisasi proyek, peningkatan produksi, dan penerimaan negara.










Discussion about this post