KLIKKEPRI.COM – Mobil yang diparkir hingga menghalangi akses keluar-masuk rumah dapat menyulitkan penghuni, terutama saat mereka perlu mengeluarkan kendaraan. Jika parkir itu memanfaatkan badan jalan dan mengganggu fungsi jalan, pemilik kendaraan dapat menghadapi penindakan sesuai aturan lalu lintas dan jalan.
Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan melarang penggunaan ruang jalan yang menyebabkan fungsi jalan terganggu. Gangguan tersebut dapat berupa berkurangnya kapasitas jalan atau kelancaran lalu lintas; parkir dan berhenti untuk keperluan selain keadaan darurat termasuk contoh yang disebut dalam penjelasan aturan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memuat sanksi dalam Pasal 275 ayat (1). Ketentuan itu mengatur perbuatan yang mengganggu fungsi rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, maupun perangkat keselamatan jalan, dengan ancaman kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000.
Namun, penerapan pasal tersebut berkaitan dengan jenis gangguan yang diatur di dalamnya. Karena itu, penanganan mobil yang menutup akses rumah sebaiknya dimulai dengan upaya penyelesaian di lingkungan setempat, bukan langsung menganggap setiap parkir di depan rumah otomatis berujung pidana.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, menyarankan warga menyampaikan masalah kepada pengurus perumahan atau RT/RW. “Silahkan dilaporkan ke pangurus perumahan atau RT/RW terlebih dahulu untuk diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Sambodo.
Menurut keterangan Sambodo, kepolisian dapat melakukan penertiban parkir liar setelah menerima laporan dari RT/RW apabila persoalan tidak selesai melalui pendekatan kekeluargaan. Jalur tersebut memberi kesempatan kepada warga untuk menyelesaikan masalah lebih dulu, sebelum penanganan berlanjut kepada petugas.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan kendaraan yang parkir tidak sesuai aturan di badan jalan dapat diderek jika mengganggu pengguna jalan. “Bila memang yang bersangkutan parkir di badan jalan dan tidak sesuai aturan, maka mobil akan kita derek,” ujarnya. Pemilik kendaraan yang diderek wajib membayar retribusi Rp 500.000 per hari saat mengambil mobil; biaya itu terus terakumulasi jika kendaraan tidak segera diambil.









Discussion about this post