BATAM, KLIKKEPRI.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mendorong peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat guna mengurai berbagai persoalan sengketa pertanahan serta mendukung penegakan hukum berbasis keadilan restoratif (restorative justice) di Kota Batam, Sabtu (26/9/2026).
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Batam saat menghadiri grand opening Premier Law Firm di Kompleks Nagoya Gateway, Jalan Raden Patah, Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja.
Dalam arahannya, Amsakar menyoroti rumitnya problematika lahan di Batam yang tak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga kerap menghambat pembangunan sarana publik pemerintah daerah seperti kantor kecamatan.
Selain isu pertanahan, Wali Kota memaparkan pergeseran paradigma hukum nasional dari tindakan represif penahanan menuju pendekatan mediasi restoratif guna mencapai kesepakatan damai serta mencegah overcrowding di lembaga pemasyarakatan.
Peresmian kantor hukum baru ini diselenggarakan guna meningkatkan pemahaman hukum warga, memberikan pendampingan hukum yang adil, mengikis potensi konflik sengketa lahan, serta mewujudkan tata kelola pembangunan Batam yang lebih kondusif dan taat aturan.
Peningkatan pemahaman hukum dan penerapan keadilan restoratif di tengah masyarakat majemuk ini diproyeksikan mampu meminimalisasi konflik pertanahan serta mempercepat penyelesaian perkara secara humanis di Kota Batam.
“Mayoritas persoalan yang berkembang di Kota Batam tematiknya adalah masalah lahan, bahkan untuk membangun fasilitas umum pemerintah seperti kantor camat pun dinamika lahannya sangat rumit. Karena itu, literasi hukum masyarakat harus terus ditingkatkan agar problem-problem pertanahan dapat diminimalisasi secara baik. Kita juga melihat adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang bersifat represif menuju keadilan restoratif, dari sekadar penindakan menjadi upaya negosiasi mencari solusi terbaik bagi para pihak agar tidak berujung pada penumpukan di lembaga pemasyarakatan. Kehadiran Premier Law Firm diharapkan mampu mendampingi masyarakat dan mengedukasi pentingnya kepatuhan hukum demi pembangunan Batam yang berkelanjutan.” ujar Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Acara peresmian ditutup dengan pemotongan pita dan peninjauan fasilitas kantor hukum Premier Law Firm.
Pemko Batam berkomitmen terus mendukung kepastian hukum demi kenyamanan investasi dan masyarakat. (din)










Discussion about this post