TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com– Kepala KPw BI Kepri Rony Widijarto menyampaikan jika akseptasi penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Hal ini dipaparkan Rony Widijarto dalam High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di pimpin Gubenrur Kepri Nasar Ahmad dan dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026).
Asisten Direktur BI Kepri Husni Mapain (kiri depan) dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di pimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026). (Pendi/BIRO ADPIM KEPRI)
Menurut Rony meningkatnya penggunaan pembayaran secara digital ini tercermin dari peningkatan volume dan nominal transaksi, serta jumlah pengguna dan merchant dari tahun ke tahun.
“Akseptasi QRIS menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi volume, nominal transaksi, maupun jumlah pengguna dan merchant, baik secara nasional maupun di Kepulauan Riau,” kata Rony.
Selain itu, implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran digital, peningkatan infrastruktur, serta sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan.
“Upaya ini dinilai berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Direktur BI Kepri Husni Mapain menjelaskan bahwa penilaian indeks ETPD dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yakni implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis.
Ketiga aspek tersebut menjadi faktor penentu capaian digitalisasi di daerah, sekaligus menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan transaksi non-tunai.
“Penilaian indeks ETPD ini mencakup tiga aspek utama, yaitu implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis, yang menjadi indikator penting dalam mengukur capaian digitalisasi di daerah,” jelas Husni.
Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian wilayah di Kepulauan Riau mengalami penurunan skor indeks pada tahun 2025, terutama pada aspek realisasi. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan kanal pembayaran digital meskipun infrastruktur telah tersedia.
“Penurunan ini terjadi karena pemanfaatan kanal pembayaran digital belum maksimal, meskipun dari sisi infrastruktur sebenarnya sudah cukup memadai,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam penilaian Championship TP2DD se-Sumatera tahun 2025, indikator yang digunakan meliputi aspek proses sebesar 20 persen, aspek output 50 persen, dan aspek outcome 30 persen.
Penilaian tersebut bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan digitalisasi transaksi secara menyeluruh.
“Komposisi penilaian ini terdiri dari aspek proses 20 persen, output 50 persen, dan outcome 30 persen, yang digunakan untuk melihat kinerja implementasi digitalisasi secara komprehensif,” ungkapnya.
Evaluasi heatmap TP2DD Kepulauan Riau tahun 2025 juga menunjukkan masih adanya indikator yang perlu diperkuat, di antaranya pelaksanaan High Level Meeting, koordinasi pusat dan daerah, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi transaksi non-tunai pada pajak dan retribusi daerah. ***
Discussion about this post