BATAM, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Kota Batam menyampaikan sejumlah masukan empiris dan teknis kepada Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Masukan strategis tersebut disampaikan dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (10/9/2026).
Mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdako Batam Suhar menyambut langsung rombongan PPUU DPD RI yang dipimpin Anggota Komite II Azhari Cage serta Anggota DPD RI Dapil Kepri Ria Saptarika.
Berdasarkan data BPKP tahun 2025, sebanyak 49,56 persen dari total 1.224 BUMD di Indonesia berada pada zona kinerja kuning sepanjang 2022–2024 akibat fragmentasi regulasi dan standar pengawasan yang belum seragam.
Kota Batam dipilih DPD RI sebagai lokasi penggalian aspirasi karena kekhasan struktur ekonomi kawasan industri, pelabuhan, serta kompleksitas kelembagaan antara Pemko Batam dan BP Batam.
Diskusi ini diselenggarakan untuk menghimpun data riil di daerah guna merumuskan UU BUMD yang mampu memisahkan fungsi kepemilikan dan regulasi sesuai OECD Guidelines 2024.
Penguatan payung hukum nasional BUMD ini diproyeksikan mampu meningkatkan tata kelola korporasi yang akuntabel, profesional, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Wali Kota Batam memberi arahan khusus kepada kami untuk menyampaikan seluruh data dan informasi yang akurat, komprehensif, serta riil di lapangan. Hal ini sangat penting agar apa yang kami paparkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif bagi DPD RI dalam merumuskan UU BUMD yang lebih baik, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah ke depan. BUMD memiliki peran strategis menopang perekonomian daerah, sehingga diperlukan kerangka hukum yang tepat agar BUMD dapat dikelola secara profesional, lincah, dan akuntabel.” ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdako Batam Suhar.
Ria Saptarika memaparkan bahwa seluruh aspirasi yang terhimpun akan disusun ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelum memasuki tahap legislasi di DPR RI.
Forum diakhiri dengan penyerahan berkas masukan dari jajaran direksi BUMD Kota Batam dan akademisi kepada PPUU DPD RI. (din)










Discussion about this post