Kasus OTT KPK di Tulungagung: Dugaan Nepotisme dan Ketegangan antara Bupati dan Wakil Bupati
Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, kembali memicu perhatian publik. Dalam operasi tersebut, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap bersama 15 orang lainnya. Kejadian ini tidak hanya mengundang pertanyaan tentang dugaan korupsi, tetapi juga memperkuat isu-isu lama terkait hubungan antara bupati dan wakil bupati setempat.
Salah satu pihak yang menjadi sorotan adalah Wakil Bupati Ahmad Baharudin. Pernyataannya yang sebelumnya viral kembali menjadi topik utama setelah OTT KPK terjadi. Dalam video yang beredar di media sosial, khususnya TikTok, Baharudin menyampaikan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis pemerintahan daerah. Ia menyoroti adanya dugaan nepotisme dan masalah etika kepemimpinan.
Baharudin menjelaskan bahwa ia merasa tidak terlibat dalam proses pengisian jabatan, rolling jabatan, serta penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala dinas. Meski demikian, ia mengakui bahwa secara aturan, kewenangan tersebut memang berada di tangan kepala daerah. Namun, ia menekankan bahwa masalahnya lebih pada aspek etika dalam pemerintahan.
“Karena dalam aturannya, kepala daerah atau bupati wajib merencanakan pembangunan daerah. Melibatkan wakil bupati atau tidak itu tidak ada masalah,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya bukan sekadar opini, melainkan pengalaman yang ia alami selama menjabat.
Selain itu, Baharudin mengingatkan bahwa dirinya maju bersama Gatut Sunu Wibowo sebagai satu paket dalam Pilkada Tulungagung 2024. Pasangan tersebut dikenal dengan sebutan “Gabah” dan dipilih langsung oleh masyarakat. Karena itu, ia menilai seharusnya ada sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pernyataan tersebut semakin memperkuat persepsi publik bahwa hubungan keduanya sempat mengalami ketegangan sebelum kasus OTT mencuat.
Penangkapan 16 Orang oleh KPK
Perkembangan terbaru dari OTT KPK menunjukkan bahwa komisi antirasuah telah mengamankan total 16 orang dalam operasi tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penindakan tersebut sebagai bagian dari penyelidikan tertutup. “Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jatim, di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung,” ujarnya.
Namun, hingga kini KPK belum mengungkap secara rinci dugaan tindak pidana korupsi maupun barang bukti yang diamankan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gatut Sunu Wibowo disebut telah lebih dulu dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, 15 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulungagung hingga dini hari.
Sejumlah pejabat yang terlihat hadir di antaranya Soeroto, Agus Prijanto Utomo, Erwin Novianto, Makrus Mannan, Arif Effendi, Hartono, Zuhrotul Aini, Desi Lusiana Wardani, Aris Wahyudiono, Suyanto, Dwi Hari Subagyo, Yulius Rama Isworo, dan Dwi Yoga Ambal. Selain itu, seorang staf bernama Intan juga turut hadir, sementara satu nama lainnya masih belum dipastikan.
Operasi KPK diduga dimulai sejak Jumat sore dengan menyasar sejumlah lokasi strategis, antara lain Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso dan kantor Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Sejumlah kendaraan yang digunakan tim KPK terlihat menggunakan pelat luar daerah, seperti dari Kabupaten Nganjuk, dengan jenis mobil seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Suzuki XL7.
Hingga saat ini, KPK masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.










Discussion about this post