BATAM, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bakal memperkuat peran Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program edukasi kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Langkah strategis ini tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Melalui skema pendataan dan pendekatan sosial di tingkat akar rumput, para pengurus RT/RW bersama kader pajak setempat akan membantu memetakan potensi wajib pajak sekaligus meningkatkan kesadaran warga dalam menunaikan kewajiban daerahnya.
Kebijakan ini direncanakan mulai berjalan efektif pada awal tahun 2027 mendatang setelah regulasi pendukung resmi diundangkan.
Pelibatan RT dan RW ini didasari Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 serta Perwako Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang fungsi pengurus lingkungan dalam pendataan potensi wilayah.
Pemko Batam menegaskan bahwa pendataan harus mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan tanpa mengabaikan privasi maupun menimbulkan potensi konflik dengan masyarakat.
“Dalam edukasi tersebut juga diharapkan memberikan data wajib pajak untuk selanjutnya dilakukan oleh kader pajak di tingkat RT dan RW yang telah mengenal warga di lingkungannya masing-masing. Pendekatan yang dilakukan mengedepankan komunikasi yang baik sehingga masyarakat dapat memahami tujuan edukasi dan pendataan tersebut.” jelas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Rudi Panjaitan, Rabu (29/7/2026).
Sebagai wujud apresiasi atas pengabdian pelayanan masyarakat, Pemko Batam selama ini terus menyalurkan insentif rutin bulanan bagi seluruh Ketua RT dan RW.
Pemerintah daerah juga membuka ruang pertimbangan untuk penyesuaian insentif tambahan terkait tugas pendataan pajak ini dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. (din)










Discussion about this post