Penunjukan Jurist Tan sebagai Stafsus dalam Kasus Korupsi Pengadaan Laptop
Dalam putusan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, sosok Jurist Tan muncul sebagai salah satu tokoh penting. Penunjukannya sebagai staf khusus (stafsus) disebut oleh majelis hakim telah membuktikan adanya unsur penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menjadi alasan utama untuk memvonis Nadiem Makarim dengan hukuman 10 tahun penjara.
Menurut pandangan hakim, Nadiem secara terencana dan sistematis menempatkan Jurist Tan sebagai stafsus yang memiliki kewenangan lebih dari yang seharusnya. Padahal, Jurist Tan belum pernah dimintai keterangan dan saat ini statusnya masih buron. “Penempatan staf khusus menteri dalam posisi yang melampaui kewenangan ini bukan terjadi secara kebetulan melainkan dirancang secara sistematis sejak sebelum terdakwa dilantik sebagai menteri,” ujar hakim anggota Sunoto saat membacakan pertimbangan putusan terhadap Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Selain Jurist Tan, Fiona Handayani juga dinilai dalam posisi yang jauh melampaui kewenangan normatifnya sebagai staf khusus menteri. Berdasarkan keterangan saksi dari lingkungan Kemendikbudristek, baik Jurist Tan maupun Fiona memiliki kewenangan di luar tugas normatifnya. Saksi Djumeri selaku mantan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah menerangkan bahwa Jurist Tan sering memimpin rapat via Zoom terkait kebijakan menteri. Proses penganggaran dan kebijakan kerap dipercayakan kepada Jurist Tan ketimbang Dirjen.
“Dan bahwa Jurist Tan dekat dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan apa yang dikatakan Jurist Tan adalah merupakan perkataan terdakwa,” ujar hakim. Ia menyampaikan bahwa Jurist Tan saat menjadi stafsus Nadiem memiliki kewenangan yang jauh di luar kewenangan normatifnya saat bertugas di Kemendikbudristek.
Padahal berdasarkan peraturan presiden (perpres), staf khusus menteri hanya bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri. Staf khusus juga tidak memiliki kewenangan operasional terhadap pejabat eselon I dan II maupun merumuskan kebijakan. “Terdakwa menempatkan saudari Jurist Tan selaku staf khusus menteri bidang pemerintahan dan saksi Fiona Handayani selaku staf khusus menteri bidang isu strategis dalam posisi yang jauh melampaui kewenangan normatifnya,” ujar hakim.
Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa Nadiem terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan melalui penempatan staf khusus yang melampaui kewenangan formalnya.
Siapakah Jurist Tan?
Nama Jurist Tan rupanya bukan orang baru bagi Nadiem Makarim, karena ia pernah menjabat sebagai Chief Operation Gojek pada 2010-2014. Setelah Nadiem Makarim menjadi Mendikbudristek, Jurist Tan ditunjuk sebagai Staf Khusus pada Oktober 2019. Dalam penelusuran Kompas.com, nama Jurist Tan pernah sekali muncul dalam postingan di laman resmi Harvard Business School pada Desember 2024.
Di laman tersebut tertulis, Nadiem Makarim sebagai mantan Mendikbudristek hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang mengangkat tema “Reformasi Pendidikan Indonesia: Merdeka Belajar”. Dari laman yang sama, Jurist Tan diketahui merupakan lulusan Harvard Kennedy School pada 2015 turut hadir dalam diskusi tersebut. Jurist tercatat tidak mempunyai tanah dan bangunan maupun alat transportasi. Berikut rincian harta kekayaan Jurist, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id:
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. —-
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. —-
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 113.400.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 15.893.035.626
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 543.943.222
F. HARTA LAINNYA Rp. 1.308.535.938
Sub Total Rp. 17.858.914.786
III. HUTANG Rp. 62.802.519
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 17.796.112.267
Alasan Nadiem Menunjuk Jurist Tan
Nadiem blak-blakan mengungkap alasannya menunjuk Jurist Tan dan Fiona Handayani sebagai staf khusus saat bersaksi untuk tiga terdakwa kasus chromebook di sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Selasa (10/3/2026). Tiga terdakwa ini adalah Eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief; Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mulyatsyah; serta, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus KPA, Sri Wahyuningsih.
“Fiona punya keahlian dalam bidang pendidikan karena pengalaman beliau di (Yayasan) PSPK sudah mengerjakan transformasi di bidang pendidikan selama cukup lama,” kata Nadiem. Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) merupakan lembaga nirlaba yang menjadi mitra banyak kementerian, termasuk Kemendikbud. Selain itu, Fiona juga pernah menjadi bagian dari tim gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Jadi, Fiona pengalamannya di PSPK sangat mendalami dalam transformasi pendidikan,” kata Nadiem. Sementara itu, Jurist diajak menjadi stafsus karena pernah berkarir di Kantor Staf Kepresidenan yang banyak mengatur soal regulasi dan koordinasi pemerintahan, meski tak punya pengalaman di dunia pendidikan.
“Itulah alasannya kenapa Fiona diangkat menjadi staf khusus isu-isu strategis yaitu berhubungan dengan sekolah yang tim sekolah dan Jurist itu menjadi staf khusus di bidang pemerintahan,” kata Nadiem lagi. Nadiem pun mengeklaim bahwa dua mantan anak buahnya itu punya passion besar terhadap dunia pendidikan.
“Dari pengalaman saya, orang yang punya passion terhadap suatu bidang, kalau dia pintar dan kompeten, itu daya belajarnya luar biasa. Dan saya akan selalu memilih orang yang mau belajar, walaupun (tidak ada latar belakang yang sesuai) tetapi dia kompeten, mau belajar,” kata Nadiem lagi.

Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara
Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar,” kata ketua majelis hakim. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Nadiem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primer. Namun, majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
Nadiem Makarim juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 809 miliar dan subsider 5 tahun.










Discussion about this post