Berita Terkini di Kalimungan Timur: Kritik terhadap PLN, Tuntutan Hak Konsumen, dan Efisiensi Anggaran
Kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan dalam 24 jam terakhir. Beberapa isu penting yang muncul mencakup kritik terhadap perusahaan listrik PLN, tuntutan hak konsumen akibat pemadaman bergilir, serta kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah daerah. Berikut tiga berita paling populer di wilayah tersebut.
YLKN Kaltim Dorong Warga Bersatu Ajukan Somasi
Yayasan Perlindungan Konsumen Nusantara (YLKN) Kalimantan Timur mengimbau warga yang terdampak pemadaman listrik bergilir untuk tetap memperjuangkan haknya jika kompensasi dari PLN tidak diberikan sesuai ketentuan. Ketua YLKN Kaltim, Piatur Pangaribuan, menjelaskan bahwa hak konsumen tidak akan otomatis dipenuhi tanpa upaya dari masyarakat untuk menagih maupun memperjuangkannya.
“Ganti rugi itu tidak serta-merta PLN langsung dengan ikhlas membayar. Harus diributkan atau digugat,” ujarnya.
Menurut Piatur, apabila terdapat keterlambatan pembayaran kompensasi atau bahkan hak pelanggan tidak dipenuhi, masyarakat dapat menempuh langkah hukum secara bertahap, salah satunya dengan mengajukan somasi kepada PLN. Ia juga menekankan pentingnya adanya gerakan bersama dari masyarakat agar tuntutan tersebut memiliki kekuatan yang lebih besar.
“Memang harus ada gerakan somasi dari masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Piatur menilai kompensasi berupa potongan tagihan listrik memang merupakan hak pelanggan, namun nilainya belum tentu mampu menutup seluruh kerugian ekonomi yang dialami masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya pendataan durasi pemadaman di masing-masing wilayah sebagai dasar untuk mengetahui apakah syarat pemberian kompensasi telah terpenuhi.
Pengamat Kritik PLN Kaltim Terkait Pemadaman Listrik Bergilir
Pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) memicu kritik dari berbagai pihak. Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi, menegaskan bahwa dampak kerugian dari ketidakstabilan pasokan listrik ini nyata adanya. Ia menepis keras anggapan bahwa sektor ekonomi baik-baik saja di tengah kondisi ini.
“Kalau ada yang bilang tidak terdampak, itu bohong pasti. Sektor ekonomi pasti terpukul,” ujar Purwadi dengan nada tegas.
Menurutnya, listrik telah menjadi kebutuhan primer yang setara dengan bahan bakar minyak (BBM) dan air bersih bagi publik. Ketika pasokan tersendat, dampaknya akan langsung terasa secara berantai ke berbagai sektor usaha. Purwadi mencontohkan lini usaha kecil seperti jasa fotokopi yang langsung macet total saat mati lampu, padahal masyarakat membutuhkan dokumen penting dalam jumlah besar.
Ia juga mengkritik keras kesiapan PLN yang dinilai tidak memiliki sistem cadangan yang mumpuni untuk mengantisipasi skenario terburuk.
“Masa sekelas BUMN, maintenance begitu tidak ada ban serepnya? Kita aja bawa mobil ada ban serep. Harusnya kalau mesin A diperkirakan akan turun performanya, mesin B sudah siap menggantikan. Ini memalukan,” sentilnya.
Efisiensi Anggaran, Pemkab PPU Batasi Proyek Jalan
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama pembangunan di tengah tekanan fiskal daerah. Sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dipastikan tidak terdampak secara signifikan.
Plt Kepala Bapelitbang PPU, Ade Rianto Embongbulan, menyatakan bahwa kebijakan pembangunan saat ini diarahkan untuk menjaga sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terpaksa melakukan penyesuaian terhadap sejumlah target pembangunan lainnya demi menjaga efisiensi anggaran.
“Pelayanan publik dasar itu harus tetap kita laksanakan. Pendidikan, kesehatan, itu yang utama,” ujar Ade.
Akibat kondisi fiskal ini, Pemkab PPU melakukan pengendalian terhadap program pembangunan yang membutuhkan biaya besar, salah satunya infrastruktur jalan. Ade menjelaskan, arah kebijakan ke depan akan lebih fokus pada pemeliharaan dan perbaikan ruas jalan yang rusak, bukan pembangunan atau peningkatan kualitas jalan secara besar-besaran.
Langkah ini diambil agar fasilitas jalan tetap fungsional tanpa membebani keuangan daerah. Di sisi lain, Pemkab PPU juga berupaya menjaga aktivitas ekonomi lokal tetap bergerak melalui belanja pemerintah daerah.
“Kalau untuk jalan, mungkin arahnya lebih kepada menjaga yang ada dan memperbaiki yang rusak terlebih dahulu,” pungkasnya.
Discussion about this post