Penyidik Kejati DIY Menetapkan Dua Tersangka dalam Kasus Penyalahgunaan Tanah Kas Desa
Kasus dugaan penyalahgunaan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman kembali memunculkan wajah baru. Lurah Condongcatur, RCS, kini kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus terkait penggunaan TKD Persil 88 di Padukuhan Pringwulung. Ia diduga bekerja sama dengan mantan Jaga Baya K dalam penyewaan tanah tersebut tanpa izin resmi dari Gubernur DIY.
Penyebab Penetapan Tersangka
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY telah melakukan berbagai langkah untuk mengungkap kejanggalan dalam pengelolaan TKD tersebut. Mereka memeriksa sebanyak 19 saksi yang terdiri dari perangkat desa, serta instansi terkait seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY. Selain itu, tiga ahli juga diperiksa, yaitu Ahli Keuangan Negara, Ahli Pidana, dan Auditor Perhitungan Keuangan Negara.
Selain pemeriksaan saksi-saksi, penyidik juga melakukan penggeledahan dan menyita sekitar 81 dokumen yang berkaitan dengan perkara ini. Selain dokumen, uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana juga turut disita.
Hasil Audit BPKP
Hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan gambaran jelas tentang kerugian yang dialami. Laporan audit menunjukkan bahwa dugaan penyalahgunaan TKD pada periode Januari 2017 hingga Maret 2025 menyebabkan kerugian negara dan Kalurahan Condongcatur sebesar Rp4.224.342.510.
Audit tersebut merujuk pada Surat Nomor PE.03.03/SR-2120/PW12/5/2025 tanggal 26 November 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa para tersangka tidak melalui mekanisme yang diatur oleh Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
Peran Tersangka
Para tersangka, termasuk RCS dan K, diduga membiarkan penggunaan TKD Persil 88 untuk pembangunan rumah kos tanpa izin resmi. Hal ini dilakukan meskipun mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar tanah tersebut tidak disalahgunakan.
“Tanah tersebut digunakan sebagai bangunan kost dan masih ada penghuninya,” ujar Kasipenkum Kejati DIY, Langgeng Prabowo. Penetapan tersangka ini didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-267/M.4/Fd.1/06/2026 dan TAP-268/M.4/Fd.1/06/2026 tanggal 30 Juni 2026.
Tindakan Hukum Lanjutan
Penyidik Kejati DIY akan terus memproses kasus ini. Proses hukum akan mencakup pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi dan ahli, serta penyelidikan terhadap dokumen-dokumen yang telah disita. Selain itu, penyidik juga akan mempertimbangkan tindakan hukum terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Tanggung Jawab dan Konsekuensi
Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan tanah desa. Dengan adanya tindakan hukum yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi contoh bagi pejabat desa lainnya untuk tidak melakukan penyalahgunaan tanah. Selain itu, konsekuensi hukum yang diberikan juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan penggunaan aset daerah. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dapat tetap terjaga.










Discussion about this post