Tiga Anggota DPRD Pangkalpinang Diperiksa Terkait Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas
Pada Senin (6/4/2026) pagi, tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang. Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas yang terjadi pada tahun 2024 hingga 2025.
Ketiga anggota dewan tersebut adalah Muhammad Reza Irsyadillah dari Partai Nasdem, Hasan Basri dari Partai Gerinda, dan Sumardan dari Partai Demokrat. Mereka datang bersama-sama menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner berwarna putih dengan plat nomor BN 1486 AQ, sekitar pukul 08.52 WIB.
Saat tiba di Gedung Kejari Pangkalpinang, ketiganya langsung menuju meja PTSP untuk melakukan registrasi dan mengisi buku tamu. Sementara itu, kendaraan mereka diparkir di halaman parkir samping gedung dan dalam kondisi hidup karena dikendarai oleh sopir.
Sekitar pukul 08.54 WIB, ketiganya naik ke lantai atas gedung Kejari Pangkalpinang didampingi salah satu pegawai. Saat hendak naik, mereka sempat menyapa jurnalis yang sedang menunggu di lantai satu. Ketiganya dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas yang terjadi pada periode 2024-2025.
Hingga pukul 09.13 WIB, ketiganya masih berada di lantai atas Kejari Pangkalpinang. Sejumlah media terus menunggu hasil pemeriksaan mereka.
Hasan Basri: Lupa Jumlah Pertanyaan
Setelah keluar dari lantai atas, Hasan Basri sempat menyampaikan beberapa pernyataan kepada awak media. Ia mengatakan bahwa pemanggilan hari ini terkait dengan perjalanan dinas, namun ia mengaku lupa berapa lama waktu pemeriksaan dan jumlah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.
“Enggak begitu lama, lupa lah berapa pertanyaan tadi. Lupa berapa itu. Kalau lebih jelasnya kan bisa tanya ke yang di dalam,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa penyidik hanya menanyakan tentang temuan-temuan terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas antara tahun 2024 hingga 2025.
Hasan Basri merupakan anggota DPRD Kota Pangkalpinang periode 2024-2029 dari Partai Gerinda. Ia hadir di Kejari Pangkalpinang untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas.
Sumardan: Jawab 16 Pertanyaan
Sumardan, anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Partai Demokrat, akhirnya selesai memberikan keterangan kepada penyidik Kejari Pangkalpinang. Ia keluar dari lantai atas sekitar pukul 10.46 WIB.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan sekitar 16 pertanyaan dari penyidik, yang semuanya telah ia jawab secara lengkap. “Semuanya terjawab. Intinya proses ini masih tahap penyelidikan, belum ke penyidikan,” jelasnya.
Sumardan juga menegaskan pentingnya prinsip praduga tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tegasnya.
Setelah memberikan keterangan, Sumardan meninggalkan Kejari Pangkalpinang menggunakan kendaraan CRV sekitar pukul 10.47 WIB.
Reza: Hanya Ingat Ditanya Status Pernikahan
Muhammad Reza Irsyadillah, anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Partai Nasdem, juga memenuhi panggilan Kejari Pangkalpinang. Ia berada di Kejari sekitar dua setengah jam, mulai dari pukul 08.52 WIB hingga 11.35 WIB.
Reza mengatakan bahwa dirinya diberi 16 pertanyaan oleh penyidik terkait penggunaan anggaran tahun 2024. Namun, ia hanya ingat satu pertanyaan utama, yaitu tentang status pernikahannya.
“Kalau detail pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan kepada pihak Kejari. Tapi yang saya paling ingat itu ditanya soal status pernikahan, bujang atau sudah menikah,” kata Reza sambil tersenyum.
Ia berharap proses pemeriksaan dapat segera selesai. Setelah memberikan tanggapan, Reza kembali menumpangi kendaraan Toyota Fortuner yang sama seperti saat ia tiba di Kejari Pangkalpinang.
Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas
Penyidik Kejari Pangkalpinang terus melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang diduga terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas. Proses ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum masuk ke tahap penyidikan.










Discussion about this post