Permasalahan sampah di Kota Bandung menjadi sorotan utama yang menuntut penanganan segera dan langkah-langkah konkret. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukanlah penetapan status darurat sampah, melainkan upaya penanganan yang efektif untuk mencegah kondisi yang kian memburuk. Beliau mengingatkan bahwa penetapan status darurat secara gegabah justru berpotensi menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat.
“Status darurat sampah nanti kita lihat dulu. Jangan dibikin buru-buru darurat, nanti orang panik. Tetapi yang harus dilakukan bukan masalah daruratnya, melainkan langkah-langkah penanganan kedaruratannya dulu,” ujar Dedi Mulyadi pada Selasa, Juni 2026.
Keterbatasan TPA Sarimukti dan Upaya Mitigasi
Salah satu kekhawatiran utama adalah kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga sekitar enam bulan ke depan. Kondisi ini mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengurangi ketergantungan terhadap TPA regional tersebut.
“Sampah itu Sarimukti enam bulan ke depan sudah penuh. Karena itu kita harus menyiapkan langkah mitigasinya dari sekarang,” tegas Dedi Mulyadi.
Solusi Inovatif: Alat Pengolahan Sampah Skala Kelurahan
Sebagai bagian dari strategi mitigasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan pengadaan alat pengolahan sampah di tingkat kelurahan. Alat ini memiliki kapasitas sekitar lima ton per hari dan telah berhasil diuji coba di lingkungan Gedung Sate. Hasil uji coba menunjukkan bahwa teknologi ini mampu mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif, yang secara sederhana dapat diibaratkan menjadi briket.
“Di Gedung Sate sudah ada alat yang mengubah sampah menjadi bahan bakar. Bahasa sederhananya menjadi briket. Kapasitasnya lima ton per hari dan uji cobanya sudah berhasil,” jelas Dedi Mulyadi.
Kolaborasi Pembiayaan dan Aspek Lingkungan
Fasilitas pengolahan sampah serupa rencananya akan ditempatkan di berbagai kelurahan untuk mempercepat penanganan sampah langsung dari sumbernya. Namun, pembiayaan program ini akan menjadi topik pembahasan bersama pemerintah daerah. Dedi Mulyadi menekankan bahwa tidak memungkinkan seluruh kebutuhan anggaran program ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Nanti akan saya ajak bicara wali kota untuk menentukan pembiayaannya. Tidak mungkin semuanya ditanggung provinsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi memastikan bahwa teknologi pengolahan sampah ini tidak bertentangan dengan aturan lingkungan. Proses yang dijalankan menghasilkan produk berupa briket yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri, bukan melalui pembakaran sampah secara terbuka yang berpotensi mencemari lingkungan.
Harapan untuk Penanganan Sampah Berkelanjutan
Dengan penerapan langkah-langkah ini, Dedi Mulyadi berharap persoalan sampah di Bandung dapat ditangani secara berkelanjutan. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan dapat mengurangi tekanan signifikan terhadap TPA Sarimukti yang kapasitasnya terus terbatas.
Tekanan Akibat Lonjakan Aktivitas Masyarakat
Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, telah mengungkapkan adanya lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan yang memberikan tekanan besar terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung. Lonjakan ini terjadi selama rangkaian libur panjang, mulai dari Idulfitri hingga libur akhir pekan berturut-turut.
“Selama musim liburan ini, mulai dari Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya,” ungkap Farhan usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 1 Juni 2026.
Kondisi tersebut, menurut Farhan, membuat Kota Bandung membutuhkan dukungan yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dukungan ini sangat krusial, terutama dalam hal pengangkutan sampah menuju TPA Sarimukti, yang menjadi salah satu titik kritis dalam rantai pengelolaan sampah kota.









Discussion about this post