Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen: Target Siap Pakai Agustus 2026
Pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) permanen di sembilan lokasi di Sulawesi Selatan terus digenjot. Pemerintah pusat menargetkan seluruh fasilitas ini dapat digunakan untuk proses belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2026/2027, yang dimulai pada Agustus mendatang. Hingga pertengahan Mei lalu, tahap kedua pembangunan ini menunjukkan kemajuan signifikan, dengan rata-rata progres pembangunan telah melampaui 50 persen.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, mengungkapkan bahwa progres pembangunan di berbagai lokasi menunjukkan hasil yang menggembirakan. “Tahap II pembangunan Sekolah Rakyat permanen di 9 lokasi, rata-rata melampaui 50 persen per 17 Mei kemarin,” ujar Abdul Malik Faisal di Kantor Dinsos Sulsel.
Progres Pembangunan di Berbagai Kabupaten dan Kota:
Berikut adalah rincian progres pembangunan di masing-masing lokasi per pertengahan Mei:
- Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap): Desa Mario, Kecamatan Kulo, mencatat progres sebesar 69,9 persen.
- Kabupaten Wajo: Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, dengan progres 65,17 persen.
- Kabupaten Bone: Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, mencapai 64,74 persen.
- Kabupaten Tana Toraja: Kelurahan Marinding, Kecamatan Mengkendek, saat ini berada di angka 47,9 persen.
- Kabupaten Soppeng: Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, mencatat progres 49,5 persen.
- Kabupaten Barru: Jl Poros Barru – Parepare, Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Raja, menunjukkan progres 68,17 persen.
- Kabupaten Sinjai: Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, dengan progres 68,67 persen.
- Kabupaten Takalar: Pa’rappunganta, Polombangkeng Utara, mencapai 69,11 persen.
- Kota Makassar: GOR Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, mencatat progres tertinggi sebesar 69,16 persen.
Abdul Malik Faisal optimis bahwa target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal. “Seluruh kontrak pengerjaan gedung permanen ini berakhir pada Juni 2026 ini. Hari ini, mungkin progresnya sudah melampaui 70 persen. Akhir Juni ini kontraknya, Juli itu penyerahan dan pembersihan. Agustus sudah jalan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dengan mayoritas progres yang sudah mendekati 70 persen, para kontraktor diprediksi mampu mengejar target pembangunan. Proses penyelesaian atau finishing dinilai dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. “Ini akan cepat sekali. Mungkin akhir Juni ini tercapai 100 persen, karena pengerjaannya bukan lagi pengerjaan berat. Finishing, itu kan lebih cepat, yang berat konstruksi. Infrastruktur selesai, konstruksi selesai. Sisa finishing,” terangnya.
Anggaran dan Pelaksana Pembangunan
Program pembangunan Sekolah Rakyat permanen ini didukung oleh anggaran yang besar dari pemerintah pusat. Total alokasi dana yang disiapkan untuk pembangunan SR di Sulawesi Selatan mencapai Rp 2,3 Triliun, yang dibagi dalam dua paket pekerjaan.
- Paket Satu: Mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,2 Triliun. Paket ini mencakup wilayah Sidrap, Wajo, Sopeng, Tana Toraja, dan Barru. Pemenang lelang konstruksi untuk paket ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya.
- Paket Dua: Memiliki alokasi Rp 972 Miliar. Paket ini meliputi wilayah Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone. Pemenang lelang untuk paket kedua ini adalah BUMN lainnya, yaitu PT Nindya Karya.
Sekolah Rakyat dan Solusi Anak Tidak Sekolah
Program Sekolah Rakyat (SR) dinilai sebagai salah satu solusi strategis untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sulawesi Selatan. Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Arismunandar, mengapresiasi inisiatif ini. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini perlu didukung oleh upaya penguatan ekonomi keluarga agar dampaknya dapat dirasakan secara jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan.
“Kalau menurut saya seharusnya satu paket sekolah rakyat dan penguatan ekonomi keluarga yang bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan hidup, bantuan modal dan penempatan kerja orang tua yang menganggur. Kalau ini dilakukan berpotensi memutus mata rantai kemiskinan keluarga,” ujar Prof Arismunandar.
Ia menjelaskan bahwa program SR berpotensi membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, kemampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari tetap menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan program ini.
Prof Arismunandar juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menangani isu ATS di Sulawesi Selatan. Integrasi antara program Sekolah Rakyat dan program penguatan ekonomi keluarga menjadi kunci utama.
“Harusnya ada sinergi pusat provinsi dan kabupaten namun untuk kondisi efisiensi sekarang sebaiknya dikoordinasikan saja dengan skema bantuan sosial di bawah kementerian sosial agar supaya lebih mudah koordinasinya,” lanjutnya, menyarankan agar koordinasi dapat diselaraskan dengan skema bantuan sosial yang sudah ada untuk efisiensi.










Discussion about this post