Mantan Ketua dan Bendahara DPRD Mamuju Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Makan Minum Fiktif
Mamuju, Sulawesi Barat – Kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju mulai menemui babak baru. Dua pejabat penting yang diduga terlibat, yaitu mantan Ketua DPRD Mamuju berinisial AAH dan mantan bendahara Sekretariat DPRD Mamuju berinisial S, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan. Penahanan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Barat setelah keduanya memenuhi panggilan penyidik.
Penahanan terhadap kedua tersangka ini berlaku selama 20 hari ke depan. Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulbar, Kombes Pol Abdul Azis, pada Rabu (3/6/2026). Sebelumnya, kedua tersangka ini sempat mangkir dari panggilan pertama penyidik sebelum akhirnya kooperatif dan menjalani pemeriksaan.
Modus Operandi: Anggaran Fiktif dan Dokumen Palsu
Kasus yang menyeret mantan Ketua DPRD Mamuju dan bendahara Sekretariat DPRD ini berpusat pada dugaan korupsi anggaran makan dan minum di lingkungan Sekretariat DPRD Mamuju untuk tahun anggaran 2022–2023. Total kerugian negara yang diestimasi dari praktik ini mencapai angka fantastis, yaitu Rp 795 juta.
Kombes Pol Abdul Azis menjelaskan secara rinci modus operandi yang diduga digunakan oleh kedua tersangka. Inti dari praktik ini adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sepenuhnya fiktif. Artinya, seluruh kegiatan pengadaan makan dan minum yang dilaporkan dalam dokumen pertanggungjawaban sebenarnya tidak pernah terjadi atau tidak ada realisasinya.
“Uang makan minum itu fiktif. Pertanggungjawabannya dibuat, tetapi fakta pelaksanaannya tidak ada (kosong),” tegas Abdul Azis di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulbar.
Untuk memuluskan rencana jahat ini, para tersangka diduga tidak hanya memalsukan dokumen laporan keuangan, tetapi juga melakukan pencatutan nama sejumlah warung makan dan toko kelontong lokal yang beroperasi di wilayah Mamuju. Nama-nama usaha ini dicatut seolah-olah mereka adalah penyedia jasa makan dan minum bagi Sekretariat DPRD Mamuju, padahal kenyataannya tidak demikian.
Pemilik Usaha Kaget, Akui Nama Dicatut
Terbongkarnya praktik korupsi ini berawal dari langkah proaktif penyidik yang melakukan penelusuran lapangan secara mendalam. Penyidik tidak hanya mengandalkan dokumen, tetapi juga melakukan klarifikasi langsung kepada para pemilik usaha yang namanya tertera dalam nota belanja fiktif tersebut.
Hasil klarifikasi tersebut sangat mengejutkan. Sebagian besar pemilik toko dan warung makan yang namanya dicatut mengaku tidak pernah menerima pesanan apa pun dari pihak Sekretariat DPRD Mamuju. Lebih jauh lagi, mereka juga menyatakan tidak pernah mengeluarkan nota atau kuitansi pembelian untuk kegiatan yang dilaporkan.
“Kami sudah klarifikasi ke toko-toko yang dianggap tempat makan atau minum di situ. Nota-nota itu, yang bersangkutan (pemilik toko) menyatakan tidak pernah mengeluarkan,” ungkap Abdul Azis, mengutip pengakuan para pemilik usaha.
Temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya pemalsuan dokumen dan pencatutan nama secara ilegal. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar bergerak cepat dengan memeriksa seluruh pihak yang terlibat, termasuk para pemilik usaha, staf yang membuat laporan pertanggungjawaban, dan pihak-pihak lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait pemalsuan dokumen dan kerugian negara yang ditimbulkan.
“Semua, termasuk pemilik toko, warung, kemudian yang membuat pertanggungjawaban, semuanya (mengaku) bahwa ternyata mereka tidak mengetahui,” tambah Abdul Azis, menegaskan bahwa para pemilik usaha tersebut juga menjadi korban dalam kasus ini.
Sebelumnya, penetapan AAH dan S sebagai tersangka telah dilakukan secara resmi pada hari Sabtu, 23 Mei 2026. Namun, proses hukum ini sempat tertunda akibat ketidakhadiran keduanya pada panggilan pemeriksaan pertama. Setelah memenuhi panggilan penyidik, status mereka diperjelas dengan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut. Kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang.
Dampak dan Implikasi Kasus Korupsi Anggaran Makan Minum
Kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan DPRD Mamuju ini tentu menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya bagi keuangan negara, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Kerugian Finansial Negara: Kerugian sebesar Rp 795 juta merupakan angka yang signifikan, terutama jika dilihat dari skala APBD Kabupaten Mamuju. Dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih prioritas dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Korupsi anggaran makan minum ini, meskipun terkesan kecil, jika dilakukan secara sistematis dan berulang, dapat menggerogoti anggaran publik secara masif.
Merusak Citra Lembaga Legislatif: Keterlibatan mantan Ketua DPRD dalam kasus ini sangat disayangkan. Hal ini dapat merusak citra dan kredibilitas lembaga legislatif di mata masyarakat. Publik akan semakin skeptis terhadap kinerja dan integritas para wakil rakyat mereka, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.
Mengikis Kepercayaan Publik: Ketika pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, secara otomatis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terkikis. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ketidakpercayaan terhadap proses hukum, dan bahkan apatisme politik.
Dampak pada Usaha Lokal: Kasus ini juga menyoroti bagaimana praktik korupsi dapat merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Pemilik usaha yang namanya dicatut tanpa persetujuan mereka bisa saja terkena imbas negatif jika kasus ini tidak ditangani dengan benar, misalnya dicurigai terlibat dalam praktik ilegal.
Pentingnya Pengawasan Internal dan Eksternal: Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat, baik dari internal lembaga maupun eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga penegak hukum. Sistem pengawasan yang lemah membuka celah bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan dana publik.
Polda Sulawesi Barat diharapkan dapat terus mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, memastikan bahwa pelaku utama diadili sesuai hukum yang berlaku, dan aset negara yang dirugikan dapat diselamatkan. Transparansi dalam proses hukum dan komunikasi yang baik kepada publik juga penting untuk menjaga agar informasi yang beredar akurat dan mencegah spekulasi yang tidak perlu.










Discussion about this post