Hubungan Harmonis Warga dan Pabrik Kecap di Jalan Bono: Saling Menghormati Selama Puluhan Tahun
Medan – Di tengah hiruk pikuk kehidupan perkotaan, sebuah kisah harmonis terjalin di Jalan Bono, Lingkungan 9, Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur. Warga setempat mengaku tidak pernah merasa keberatan atau terganggu dengan keberadaan pabrik kecap yang telah berdiri sejak tahun 1965. Hubungan baik antara warga dan pengusaha pabrik telah terjalin tanpa sengketa selama puluhan tahun, menciptakan lingkungan yang damai dan saling menghormati.
Azwar Al Aras, yang berbicara mewakili warga, menyampaikan bahwa hubungan mereka dengan pihak pengelola pabrik kecap berjalan sangat baik. “Kami tidak pernah merasa keberatan atas keberadaan pabrik tersebut di lingkungan kami,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Kota Medan. Ia juga menegaskan bahwa warga tidak pernah memberikan mandat kepada pihak manapun untuk melakukan unjuk rasa, baik ke DPRD Kota Medan maupun langsung ke pabrik kecap di Jalan Bono.
Pernyataan Azwar diperkuat oleh Nuromah, seorang warga yang rumahnya berlokasi tepat di depan pabrik kecap tersebut. Nuromah mengaku tidak mengenal para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, dan menegaskan bahwa mereka bukan berasal dari warga Jalan Bono. “Kami justru tidak mengenal para mahasiswa yang berunjuk rasa itu, mereka bukan warga Jalan Bono,” tegasnya.
Meskipun demikian, Nuromah mengakui bahwa saat pabrik beroperasi, aroma khas pengolahan kecap memang tercium hingga ke rumah warga. “Memang kalau pas mereka merebus kacang, angin membawa bau kacang ke lingkungan rumah kami. Demikian juga ketika merebus gula merah, bau gula merahnya terbawa angin. Tetapi baunya tidak sampai mengganggu kami, masih dalam batas wajar,” jelasnya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa warga memiliki pemahaman dan toleransi terhadap aktivitas operasional pabrik, selama masih dalam batas kewajaran dan tidak menimbulkan gangguan signifikan.
Komitmen Perusahaan Terhadap Kepatuhan dan Lingkungan
Menanggapi situasi tersebut, Hansen, yang mewakili perusahaan kecap cap “Hati Angsa”, menyatakan komitmen penuh perusahaan untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pabrik secara berkala diperiksa oleh institusi terkait, mencakup aspek limbah darat maupun polusi udara. “Begitu pun, jika masih ada kekurangan administrasi, kami akan lengkapi lagi,” kata Hansen, menunjukkan proaktivitas perusahaan dalam menjaga kelengkapan administrasi.
Hansen juga membantah adanya praktik suap atau pemberian uang kepada pihak manapun di Komisi IV DPRD Kota Medan agar pabrik mereka tetap beroperasi. “Kami tidak pernah dimintai uang ataupun memberikan uang kepada Komisi IV DPRD Medan,” tegasnya. Hal ini menunjukkan integritas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya secara legal dan etis.
Rekomendasi DPRD Kota Medan: Urus Perizinan Secara Tuntas
Menyikapi berbagai masukan dan situasi yang ada, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyatakan bahwa Komisi 4 merekomendasikan kepada pemilik pabrik untuk segera mengurus seluruh perizinan yang dibutuhkan. Paul menekankan bahwa dalam pengambilan keputusan, ia tidak dapat bertindak sendiri. “Saya memang Ketua Komisi 4, tetapi keputusan harus diambil bersama-sama, kolektif kolegial dan setelah tadi kita rapat internal, kita rekomendasikan agar pihak perusahaan mengurus seluruh perijinan pabrik tersebut,” katanya, didampingi oleh anggota Komisi 4, Lailatul Badri.
Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional pabrik kecap telah memenuhi semua persyaratan hukum dan administratif yang berlaku, demi terciptanya kepastian hukum dan kenyamanan bagi seluruh pihak, baik perusahaan maupun masyarakat sekitar. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan warga menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan dan keberlanjutan lingkungan di Kota Medan.
Poin-Poin Penting:
- Hubungan Warga dan Pabrik: Terjalin harmonis sejak 1965 tanpa sengketa.
- Toleransi Warga: Warga menerima aroma proses produksi selama masih dalam batas wajar.
- Komitmen Perusahaan: Siap mematuhi peraturan dan melengkapi administrasi perizinan.
- Penolakan Praktik Suap: Perusahaan membantah memberikan atau menerima uang dari pihak legislatif.
- Rekomendasi DPRD: Mendesak perusahaan untuk segera mengurus seluruh perizinan yang diperlukan.
Dengan adanya komunikasi yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi, diharapkan pabrik kecap di Jalan Bono dapat terus beroperasi dengan lancar sambil tetap menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya, serta berkontribusi positif bagi perekonomian lokal.










Discussion about this post