Evaluasi Mendalam Penerapan WFH di Palangka Raya: Efisiensi Energi dan Produktivitas ASN Masih Menjadi Tantangan
Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, yang telah berlangsung selama lebih dari satu bulan, kini memasuki tahap evaluasi mendalam. Kebijakan ini, yang mulai diimplementasikan sejak 10 April 2026, awalnya digagas sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk menekan penggunaan energi, termasuk listrik dan bahan bakar minyak (BBM), serta mengurangi biaya operasional perkantoran. Namun, hingga saat ini, efisiensi yang diharapkan dari penerapan WFH belum menunjukkan angka yang signifikan.
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menjelaskan bahwa salah satu alasan utama belum tercapainya penghematan energi yang maksimal adalah karena aktivitas perkantoran secara umum tetap berjalan meskipun sebagian pegawai melakukan tugas dari rumah. Gedung perkantoran masih terus difungsikan, yang secara otomatis membuat konsumsi listrik tidak dapat dikurangi secara drastis.
“Kalau kita evaluasi, itu tidak terlalu signifikan juga,” ujar Arbert Tombak pada Senin (1/6/2026), merujuk pada efisiensi energi yang dicapai. Ia menambahkan, “Listrik itu kan satu gedung. Walaupun sebagian dari aparaturnya tidak turun bekerja, itu tidak signifikan juga untuk mematikan lampu. Karena satu gedung kalau nanti diisi oleh aparatur yang lain, itu ya masih nyala walaupun AC beberapa.”
Kondisi ini menunjukkan bahwa penghematan energi, khususnya listrik, tidak hanya bergantung pada jumlah orang yang hadir secara fisik di kantor, melainkan juga pada operasional dasar gedung itu sendiri. Penggunaan sistem pendingin ruangan (AC) yang mungkin tetap dinyalakan untuk kenyamanan pegawai yang hadir, serta kebutuhan operasional lainnya, turut berkontribusi pada konsumsi energi yang berkelanjutan.
Meskipun demikian, evaluasi terhadap kebijakan WFH ini terus berlanjut. Pemko Palangka Raya secara aktif mengkaji potensi penghematan yang mungkin timbul dari pengurangan penggunaan AC di sejumlah ruangan kantor. “Tapi akan kita evaluasi secara keseluruhan nantinya. Apakah dengan tidak menyalakan sebagian AC itu ada pengaruhnya dengan biaya listrik, akan kita pelajari juga,” tegas Arbert. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak riil WFH terhadap penghematan anggaran energi.
Tantangan Pengawasan dan Produktivitas ASN dalam Skema WFH
Selain aspek penghematan energi, efektivitas pelaksanaan WFH dari sisi produktivitas dan pengawasan terhadap ASN juga menjadi fokus utama dalam proses evaluasi ini. Arbert Tombak mengakui bahwa pengawasan terhadap pegawai yang menjalankan tugas dari rumah memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan pengawasan tatap muka langsung di kantor.
“Efektif atau tidak dan kecenderungan yang kita khawatirkan, pegawai yang WFH itu sulit untuk diawasi. Apakah dia melaksanakan pekerjaannya atau tidak, karena bekerja secara online ini kan,” ungkapnya. Kekhawatiran ini wajar terjadi mengingat sifat pekerjaan jarak jauh yang tidak selalu memungkinkan pengawasan visual secara langsung.
Untuk mengatasi hal ini, Pemko Palangka Raya menerapkan sistem pengawasan yang didelegasikan kepada atasan langsung masing-masing pegawai. “Atasan langsungnya akan mendistribusi pekerjaan kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan dalam melaksanakan WFH-nya bukan malah keluar ke mana-mana, tetap melaksanakan pekerjaan tapi di rumah,” jelas Arbert. Mekanisme ini mengandalkan kepercayaan dan akuntabilitas pegawai, serta peran aktif atasan dalam memberikan tugas dan memantau penyelesaiannya.
- Mekanisme Pengawasan WFH:
- Atasan langsung bertanggung jawab mendistribusikan tugas kepada pegawai yang WFH.
- Pemantauan dilakukan terhadap hasil pekerjaan yang diselesaikan oleh pegawai.
- Tujuan utama adalah memastikan pegawai tetap fokus pada tugas dan tidak menyalahgunakan waktu WFH untuk aktivitas lain.
Hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan WFH ini akan menjadi pertimbangan krusial bagi Pemko Palangka Raya. Keputusan mengenai keberlanjutan, modifikasi, atau bahkan penghentian kebijakan ini akan didasarkan pada temuan-temuan terkait efektivitas penghematan energi, efisiensi operasional, serta kemampuan ASN dalam menjaga produktivitas dan kualitas kerja meskipun tidak berada di lingkungan kantor.
Upaya untuk mengoptimalkan kebijakan WFH terus dilakukan, termasuk dalam hal penyediaan infrastruktur pendukung bagi ASN yang bekerja dari rumah, serta pelatihan mengenai manajemen waktu dan produktivitas di era digital. Kolaborasi antara pimpinan dan bawahan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa kebijakan WFH dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat, tanpa mengorbankan kinerja dan akuntabilitas ASN.
Discussion about this post