Peran Digitalisasi dalam Pemulihan Pariwisata Bali
Pariwisata Bali yang sedang mengalami ledakan tidak boleh hanya menempatkan UMKM lokal sebagai penonton di pinggir jalan. Dalam Talkshow Tribun Bali Award 2026 bertajuk “UMKM Bali Go Digital: Memaksimalkan Media Digital Di Tengah Ledakan Pariwisata” yang digelar di Dharma Negara Alaya Lumintang Denpasar, Bali, pada Jumat 29 Mei 2026, banyak pembicara menyampaikan pentingnya digitalisasi bagi UMKM.
Digitalisasi disepakati bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan untuk melambungkan kelas usaha rakyat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menjelaskan bahwa Bank Indonesia telah memperluas sistem pembayaran digital internasional guna menangkap peluang dari lonjakan wisatawan asing. Interkoneksi pembayaran saat ini mencakup tiga negara ASEAN dan tiga negara non-ASEAN.
“Nanti Malaysia, Singapura, Thailand, ditambah dengan Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, sebenarnya sudah bisa menggunakan aplikasinya mereka sendiri,” kata Achris. “Jadi mereka langsung bisa membayarkan dengan aplikasinya, langsung misalnya dari Korea langsung kepotong dengan Won-nya dia. Tetapi pedagang kita langsung menerima dalam bentuk Rupiahnya. Ini mempermudah sesuatu yang sangat andal dalam pembayaran.”
Di balik kemudahan tersebut, Achris mengingatkan adanya tantangan besar yang tertuang dalam evaluasi program Onboarding UMKM Merahayu (Rintis, Akselerasi, Hebatkan Daya Saing UMKM Bali). Pembelajaran dari kami adalah tiga hal. Yang pertama, digitalisasi sudah merupakan keniscayaan, keharusan. Dan teman-teman Bali itu sudah siap, sebenarnya. Tinggal nanti ada beberapa PR di beberapa lokasi, mindset yang belum penuh, dan yang penting juga adalah perlindungan terhadap kejahatan siber seperti skema scamming.
Bank Indonesia maupun pemerintah daerah juga tidak bisa sendiri, melainkan harus bersinergi dengan setiap pihak, baik dari pemerintahan, swasta, akademisi, maupun seluruh pihak yang mempunyai kepentingan yang sama untuk membangun ekonomi Bali.
Strategi Pemerintah dalam Membantu UMKM
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bagus Rachman, menyoroti struktur UMKM Bali yang didominasi oleh pelaku usaha mikro. Langkah kementerian saat ini adalah memotong rantai birokrasi perizinan dan pendanaan lewat digitalisasi satu pintu serta penguatan nilai tambah kreativitas lokal.
“Hampir 90 persen pelaku usaha itu adalah mikro. Mandat kepada Kementerian UMKM adalah mengelola basis data tunggal,” kata dia. “Gimana caranya menjangkau 57 juta UMKM kalau tanpa aplikasi? Makanya hadir Sapa UMKM sebagai super apps yang berkolaborasi dengan Bappenas.”
Super apps ini satu pintu untuk seluruh kebutuhan UMKM, mulai dari mau dapat NIB lewat OSS, sertifikat halal, BPOM, sampai ekspor dan bahkan e-commercenya ke depan. Barangnya sudah ada, kemarin baru di soft launching di Bappenas dan sedang proses integrasi penuh, termasuk panduan teknisnya yang akan disosialisasikan masif nasional mulai Juli ini.
Menjawab pertanyaan Oka, seorang mahasiswa sekaligus pelaku UMKM pariwisata mengenai akses modal di aplikasi tersebut, Bagus menerangkan skema pendanaan yang ramah tanpa agunan. “Kita punya program pemerintah namanya KUR yang totalnya sampai 280-an triliun rupiah dan itu pasti masuk ke Sapa UMKM. Ada 46 bank penyalur yang bisa diakses. Untuk usaha menengah, kami di Deputi Usaha Menengah punya program AKSES (Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises).”
Bagus juga memaparkan strategi pemutusan pemisahan (disconnectivity) antar skala bisnis melalui ekosistem kemitraan berbasis klaster. “Mikro dan kecil harus bermitra dengan menengah, dan UMKM bermitra dengan industri besar. Kami membuat ekosistem kemitraan bisnis berbasis klaster dengan lima pilar yang mencakup skala ekonomi, inkubasi, pemasaran, sertifikasi, hingga pembiayaan.”
Pendekatan Akademik dalam Digitalisasi UMKM
Dari sudut pandang akademisi, Rektor Primakara University, Dr. I Made Artana, membeberkan realitas di lapangan bahwa kendala terbesar migrasi digital UMKM bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan faktor psikologis dan kapasitas personal pelaku usaha. “Di masa pandemi kemarin sebetulnya adalah blessing in disguise, ada akselerasi digitalisasi karena keharusan. Namun tantangan utamanya adalah kapasitas pelaku UMKM-nya.”
Kata dia, pelaku UMKM kadang merasa tidak percaya diri, merasa gaptek, dan takut untuk masuk ke onboarding digital, sehingga diperlukan pelatihan yang bermanfaat, yang tidak sebatas membuat mereka tahu. “Karena habis pelatihan sampai di rumah ujung-ujungnya enggak bisa juga karena ketakutan tadi. Solusi idealnya adalah pendampingan jangka panjang.”
Guna mengatasi keterbatasan instruktur, Primakara University meluncurkan gerakan berbasis mahasiswa yang diintegrasikan langsung ke dalam kurikulum perkuliahan. “Kami menerjunkan mahasiswa untuk mendampingi UMKM selama satu semester penuh melalui mata kuliah khusus yang ada nilainya. Skemanya, tiga orang mahasiswa menemani satu UMKM.”
Tahun ini ada 300 mahasiswa yang diterjunkan untuk membantu 100 UMKM dengan ketentuan minimal delapan kali pendampingan langsung di lapangan. “Targetnya membantu kategori mikro masuk ke digital. Dengan metode pendampingan melekat ini, tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi ketimbang hanya dilatih saja.”
Kesuksesan UMKM Berbasis Digital
Direktur Tuksedo Studio Bali, Laksmana Gusti Handoko, memberikan bukti nyata bagaimana industri manufaktur yang berbasis keterampilan fisik tradisional justru mampu merajai pasar berkat pemanfaatan media digital yang tepat. Tuksedo Studio sukses memproduksi replika mobil klasik buatan tangan dengan harga fantastis.
“Bisnis saya ini sesuatu yang bertolak belakang dengan digitalisasi karena saya membangun dan menciptakan mobil klasik yang eranya ada saat internet belum ada,” ucap dia. Tapi sekarang Tuksedo justru sukses karena digitalisasi. Kuncinya ada dua yakni inovasi dan apresiasi.
Kata dia, digital tidak pernah konstan. “Tahun ini AI-nya apa, tahun depan apa. Pelaku usaha harus bertanggung jawab pada inovasi produknya sendiri agar tidak kalah jauh dengan perkembangan tools digital.” “Yang kedua adalah forum apresiasi. Staf saya ada sekitar 190 orang dan semuanya orang Bali. Mereka membuktikan bahwa tangan orang Bali bisa memproduksi karya dengan nilai seni tinggi.”
[MEDIA-0]
Digitalisasi Sebagai Alat Proteksi Budaya
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menegaskan bahwa digitalisasi di Bali memegang peran unik. Media digital tidak akan menggerus nilai-nilai lokal, melainkan menjadi alat proteksi dan penyebaran narasi kebudayaan Bali ke kancah internasional.
“Digitalisasi bukan penghalang, justru instrumen bagi pelaku UMKM karena bisa memproteksi budaya. Kemajuan teknologi tidak mengaburkan nilai budaya, tetapi memperjelas produk UMKM yang dihasilkan,” kata dia. Contohnya kain tenun, storytelling cara menciptakannya bisa didigitalisasi agar bisa dilihat lebih banyak orang. Produk UMKM Bali itu unik karena mempunyai cerita secara sekala dan niskala.
“Saat ini, dari sekitar 400 ribuan UMKM di Bali, sudah ada sekitar 156 ribu atau mendekati 50 persen yang telah on boarding di platform e-commerce maupun e-katalog,” tutur Tri Arya Dhyana.
Menghadapi keterbatasan anggaran daerah, Dinas Koperasi dan UKM Bali gencar menggalang kolaborasi lintas sektor serta meluncurkan program baru yang menitikberatkan pada aspek kelestarian lingkungan demi mendukung quality tourism. “Kami berkolaborasi dengan BI dan Primakara melalui inkubator bisnis yang ada di seluruh perguruan tinggi di Bali. Kami sendiri memiliki inkubator bisnis lanjutan di Pusat Layanan Usaha Terpadu yang tahun ini bertema hijau,” kata diam.
Selain itu, pihaknya bakal melakukan kick-off program TUBUR (Transformasi Usaha Menuju Bisnis Unggul dan Hijau) serta Konsorsium Ekonomi Hijau pada 3 Juni mendatang. “Kami mencari UMKM yang tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga peduli pada kelestarian lingkungan untuk kami dampingi sebagai program unggulan yang sejalan dengan Ekonomi Kerthi Bali.”
Pemerintah Provinsi Bali juga memperketat regulasi hilirisasi produk UMKM agar bisa terserap langsung oleh industri pariwisata melalui standardisasi dan perlindungan hukum yang difasilitasi secara cuma-cuma. “UMKM adalah pilar quality tourism. Persoalannya, kita harus mendorong produk UMKM memenuhi standar dan sertifikasi agar layak masuk ke hotel. Melalui Pergub Nomor 99 Tahun 2018, pihak hotel diwajibkan memakai produk pertanian, perikanan, atau lokal Bali.”
“Kami di dinas memiliki UPTD yang khusus mendampingi legalitas UMKM seperti pengurusan NIB, HAKI, atau merek secara gratis,” sambungnya. Persyaratan legalitas ini juga diwajibkan untuk UMKM yang ikut pameran kuliner lokal di Pesta Kesenian Bali nanti. “Saat ini kami juga sedang merancang Perda terkait tata kelola toko jejaring modern untuk proteksi UMKM, serta rutin mengadakan business matching mempertemukan UMKM dengan PHRI selaku pembeli potensial agar produk lokal bisa melompat lebih tinggi dan naik kelas,” pungkas Tri Arya Dhyana.
Discussion about this post