Kondisi 72 Dapur SPPG di Sleman yang Masih Belum Memenuhi Standar
Sebanyak 72 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah beroperasi meskipun belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesehatan dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dinas Kesehatan setempat mengungkapkan bahwa sebagian besar SPPG masih dalam proses pengajuan sertifikasi. Meski demikian, aktivitas pelayanan sudah berjalan sejak awal. Hal ini memicu perhatian karena legalitas standar kesehatan dan kelayakan sanitasi fasilitas pelayanan gizi belum sepenuhnya terpenuhi.
Masalah yang Ditemukan
Beberapa kendala ditemukan dalam proses pengurusan SLHS. Pertama, masalah perizinan dan lokasi. Banyak SPPG yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta adanya ketidaksesuaian koordinat lokasi antara Berita Acara Verifikasi Validasi (BA Verval) dari Badan Gizi Nasional dengan realita di lapangan.
Kedua, hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) menunjukkan nilai kelayakan dapur di bawah standar minimum, yakni kurang dari 80 persen. Ketiga, jumlah minimal relawan yang memiliki sertifikat kursus penjamah pangan dalam satu SPPG masih berada di bawah 50 persen.
Keempat, banyak unit SPPG belum melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan, atau hasil pengujiannya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga harus mengulang prosedur. Terakhir, dokumen kesehatan resmi yang menyatakan relawan bebas dari penyakit menular belum dimiliki secara menyeluruh oleh para pekerja dapur.
Kendala Internal dan Birokrasi
Selain masalah teknis, ada juga kebingungan birokrasi di internal pengelola SPPG. Sampai saat ini, belum ada kesepahaman jelas mengenai pihak mana yang bertanggung jawab penuh untuk mengajukan permohonan SLHS. Pertanyaan ini menjadi isu utama yang perlu segera diselesaikan.
Pemerintah Kabupaten Sleman mengaku tetap memantau progres kepemilikan dokumen kesehatan ini. Wakil Ketua Satgas Percepatan Program MBG Pemkab Sleman, Agung Armawanta, menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau kondisi ini karena sangat penting bagi keselamatan konsumsi anak sekolah.
Konsekuensi Regulasi
Berdasarkan peraturan BGN nomor 4 Tahun 2026, setiap SPPG wajib memiliki sertifikat keamanan pangan berupa SLHS. Sertifikat tersebut diperoleh berdasarkan permohonan yang diajukan oleh SPPG. Ayat (3) dalam regulasi pasal tersebut mengatur bahwa SPPG harus mengajukan permohonan secara tertulis paling lama tiga hari kerja terhitung sejak SPPG beroperasional.
Agung menegaskan bahwa SPPG yang sudah beroperasi sejak awal harus segera melengkapi dokumen tersebut. “Ya sambil jalan dilengkapi,” katanya.
Penyebab Utama
Dinas Kesehatan merinci lima faktor utama yang mengganjal dalam proses penerbitan SLHS. Pertama, masalah perizinan dan lokasi. Kedua, hasil inspeksi kesehatan lingkungan di bawah standar 80 persen. Ketiga, jumlah relawan yang memiliki sertifikat masih rendah. Keempat, belum melakukan uji laboratorium atau hasil uji tidak memenuhi syarat. Terakhir, dokumen kesehatan resmi yang menyatakan relawan bebas penyakit belum lengkap.
Tantangan dan Harapan
Kondisi ini memicu pertanyaan publik tentang kesiapan fasilitas sebelum dioperasikan secara penuh. Masyarakat kini menantikan langkah pemerintah daerah dalam mempercepat penerbitan SLHS sekaligus menjamin keamanan layanan gizi bagi warga Sleman.










Discussion about this post