Penyelidikan Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha Yogyakarta Terus Berkembang
Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak yang terjadi di Daycare Little Aresha Yogyakarta semakin menarik perhatian masyarakat. Polisi telah mengungkap adanya modus yang digunakan oleh pengelola daycare untuk meyakinkan para orang tua agar menitipkan anak mereka di tempat tersebut. Salah satu cara yang digunakan adalah menyediakan kamar “percontohan” dengan fasilitas lengkap, mulai dari AC hingga kasur yang nyaman.
Menurut Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Yogyakarta, Iptu Apri Sawitri, kamar tersebut sengaja ditunjukkan kepada calon orang tua saat proses konsultasi penitipan anak. Pihak daycare juga menjanjikan sistem pengasuhan ideal dengan rasio satu pengasuh untuk satu bayi atau balita.
Namun, polisi menduga bahwa kondisi sebenarnya berbeda dari yang dipromosikan. Sejumlah bayi dan balita diduga justru mengalami perlakuan tidak layak selama berada di daycare tersebut. Untuk memperkuat alat bukti, penyidik telah memanggil 50 saksi pelapor pada Jumat (15/5/2026). Polisi juga masih mendalami dugaan kekerasan, penelantaran, hingga pola pengasuhan yang diterapkan di Little Aresha.
Saat ini, sebanyak 17 karyawan yang terdiri dari pengasuh, petugas keamanan, guru TK hingga asisten rumah tangga masih berstatus saksi dan wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Polisi pun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka. Saat ini sudah ada 13 tersangka yang ditetapkan, termasuk ketua yayasan dan kepala sekolah daycare tersebut.
Peran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan
Kasus ini turut mendapat perhatian dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam RI). Kemenko Polkam disebut ikut memonitor proses penyidikan dan mendorong seluruh instansi terkait bekerja sama dalam penanganan perkara tersebut. Menurut Apri, Kemenko Polkam akan mengawal kasus ini dan berharap semua instansi yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik supaya memudahkan dalam penanganan kasus tersebut.
Pendampingan bagi Korban dan Keluarga
Di sisi lain, Pemerintah Kota Yogyakarta mengintensifkan pendampingan terhadap para korban dan keluarganya. Hingga kini, sebanyak 184 orang tua korban telah mengakses layanan konsultasi dan bantuan melalui helpdesk khusus yang dibentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan penanganan kini difokuskan pada pendampingan psikologis, medis, hingga hukum bagi korban.
“Sampai kemarin ada 184 orang tua yang sudah berkonsultasi dan kita layani. Mereka juga mendapatkan pendampingan langsung dari psikolog anak,” kata Hasto.
Pemkot Yogyakarta juga telah memetakan kondisi para korban, mulai dari gangguan fisik hingga masalah tumbuh kembang anak. Mereka sudah mendapatkan pendampingan dari psikolog dan dokter ahli tumbuh kembang anak. Tak hanya itu, sebanyak 18 advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta turut dilibatkan untuk mengawal proses hukum dan mendampingi para orang tua korban.
Langkah Preventif untuk Daycare Lain
Sebagai tindak lanjut kasus ini, Pemkot Yogyakarta juga melakukan audit dan sweeping terhadap seluruh daycare di wilayahnya untuk memastikan keamanan anak serta legalitas operasional tempat penitipan anak. Yang belum berizin otomatis tidak boleh melayani. Kebijakan ini merujuk pada edaran Gubernur DIY, seluruh daycare yang belum memiliki izin dilarang memberikan layanan sementara waktu.










Discussion about this post