Kondisi Sekolah Dasar Negeri 10 Pulau Parang yang Mengundang Perhatian
Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Pulau Parang, yang terletak di Negeri Administratif Namalena, Pulau Parang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Kepulauan Seram Bagian Timur, kini menjadi sorotan publik. Kondisi bangunan sekolah yang rusak dan tidak layak menyebabkan kekhawatiran masyarakat, terutama para siswa dan guru. Banyak bagian dari gedung sekolah tampak memprihatinkan, seperti dinding yang mengelupas, berlubang, atau retak. Plafon juga dalam kondisi buruk, dengan sebagian besar bagian kosong hingga terlihat atap seng. Selain itu, beberapa seng pada atap sekolah disebut bocor, sehingga membuat suasana dalam ruangan sangat tidak nyaman saat hujan turun.
Tiang penyangga bangunan yang terbuat dari kayu juga mulai lapuk akibat usia dan cuaca. Meski begitu, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung. Dalam sebuah video yang beredar, belasan siswa tampak berdiri di depan bangunan sekolah, memohon agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi sekolah mereka. Mereka mengungkapkan bahwa kursi dan bangku yang digunakan tidak lagi layak pakai, dan jika hujan deras, sekolah biasanya diliburkan karena takut bangunan akan rubuh. Siswa-siswi ini juga menyampaikan kebutuhan mereka akan ruangan yang lebih aman dan layak untuk proses belajar mengajar.
Meskipun harus menempuh pendidikan di bangunan yang tidak memadai, semangat belajar para siswa tetap terlihat. Warga setempat dan tenaga pengajar berharap pemerintah daerah segera melakukan tindakan untuk merenovasi bangunan sekolah tersebut. Mereka khawatir kerusakan yang sudah cukup parah bisa membahayakan keselamatan siswa maupun guru.
Respons Pihak Terkait atas Viralnya Kondisi Sekolah
Setelah kondisi sekolah viral di media sosial, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memberikan tanggapan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikbudpora SBT, Rosna Sehwaky, menjelaskan bahwa SD Negeri 10 Pulau Parang belum dapat langsung diajukan untuk mendapatkan bantuan revitalisasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa syarat administrasi yang belum terpenuhi.
Menurut Rosna, proses pengajuan bantuan revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya melihat kondisi fisik bangunan, tetapi juga melibatkan berbagai persyaratan administrasi. Ia menjelaskan bahwa pihak sekolah harus melengkapi data Dapodik, profil sekolah, serta mengunggah kebutuhan sarana dan prasarana melalui aplikasi kementerian. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar verifikasi pemerintah pusat dalam menentukan sekolah yang layak menerima bantuan.
Namun, salah satu syarat paling mendasar yang belum terpenuhi adalah kepemilikan sah tanah milik sekolah. Syarat ini dinilai sebagai hal yang sangat penting dalam proses pengajuan bantuan. “Nah itu yang belum dimiliki SDN 10 sehingga masih terkendala untuk bantuan,” jelas Rosna.

Pendampingan Dilakukan untuk Memenuhi Persyaratan
Rosna Sehwaky juga menyampaikan bahwa Disdikbudpora SBT telah melakukan pendampingan kepada SD Negeri 10 Teluk Waru. Pendampingan ini dilakukan setelah video keluhan siswa tentang kondisi bangunan sekolah viral di media sosial. Menurutnya, pendampingan telah dilakukan selama hampir satu minggu melalui kepala sekolah dan operator sekolah.
Ia menjelaskan bahwa pengajuan bantuan revitalisasi tidak bisa dilakukan secara instan meskipun kondisi bangunan rusak dan viral di media sosial. Setiap sekolah harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi yang telah ditentukan pemerintah pusat. Rosna menambahkan bahwa pihaknya telah mengarahkan sekolah untuk segera melengkapi persyaratan tersebut.
“Jadi memang tidak semudah orang bayangkan posting lalu langsung ditanggapi kemudian dapat bantuan. Semua harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu,” tandasnya.










Discussion about this post