Penyalahgunaan BBM dan Gas Elpiji Bersubsidi di Jawa Barat
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat telah mengungkap 17 kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi selama periode Januari hingga Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, kepolisian menangkap 31 orang tersangka yang ditaksir telah merugikan negara hingga lebih dari Rp 19 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Wirdhanto Hadicaksono, membagi pengungkapan kasus tersebut ke dalam dua kategori, yakni penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar dan penyalahgunaan gas elpiji. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku penyelewengan BBM menggunakan puluhan pelat nomor kendaraan palsu dan memodifikasi tangki mobil atau yang kerap disebut dengan istilah “helikopter”.
“Modus pembelian BBM bersubsidi di SPBU menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi atau istilahnya helikopter. Solar bersubsidi tersebut kemudian dijual oleh para pelaku ke sejumlah industri,” kata Wirdhanto di Mapolda Jabar di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu 13 Mei 2026.
Menurut Wirdhanto, para tersangka membeli solar bersubsidi dengan harga Rp 6.800 hingga Rp 7.800 per liter, lalu menjualnya kembali dengan harga industri di kisaran Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per liter. Tingginya disparitas harga tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para sindikat ini.
Sementara itu, untuk kasus penyalahgunaan gas elpiji, modus yang digunakan adalah memindahkan atau menyuntikkan isi gas dari tabung elpiji 3 kilogram (bersubsidi) ke dalam tabung gas 5 kilogram dan 12 kilogram (nonsubsidi). Dari setiap tabung gas oplosan yang dijual, pelaku meraup selisih keuntungan hingga mencapai Rp 173.000.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Mereka disangkakan melanggar Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar,” kata Wirdhanto.
Tindak Tegas terhadap Pelaku
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra Rochmawan menambahkan, institusinya berkomitmen penuh untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi yang merugikan masyarakat dan negara.
“Berbagai modus dilakukan pelaku, termasuk penggunaan pelat nomor palsu dan sarana lainnya untuk mengelabui pengawasan. Polda Jabar berkomitmen melakukan penegakan hukum secara konsisten,” tutur Hendra.
Dari serangkaian operasi yang dilakukan bersama jajaran kepolisian resor (polres) di wilayah hukum Jawa Barat, polisi menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut meliputi:
- 44 pelat nomor kendaraan palsu
- 10.800 liter solar subsidi
- 472 liter pertalite
- 16 kendaraan roda empat
- satu kendaraan roda enam
- satu kendaraan roda tiga
- lima unit telepon seluler
- alat timbangan
- alat suntik gas
- lemari pembeku (freezer)
Selain itu, turut disita barang bukti berupa:
- 2.429 buah tabung gas elpiji 3 kilogram
- 235 buah tabung gas elpiji 5 kilogram
- 542 buah tabung gas elpiji 12 kilogram
Proses Penyidikan dan Pengembangan Kasus
Saat ini, dari total 17 perkara yang ditangani, sebanyak 11 kasus masih dalam tahap penyidikan kepolisian, sementara enam kasus lainnya telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk memburu tersangka lain dan berupaya mengembalikan kerugian negara.










Discussion about this post