Empat Kepala Desa di HSS Ditahan Terkait Dugaan Pungli Jual Beli Tanah
Empat kepala desa (kades) di Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), harus berurusan dengan aparat hukum karena tersandung kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam jual beli tanah. Mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Satreskrim Polres HSS dan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt).
Keempat pejabat tersebut adalah Kades Padang Batung berinisial TL (38), Kades Kaliring RP (44), Kades Batu Bini SH (40), dan Kades Madang SR (52). Penetapan status tersangka dilakukan sejak 15 April 2026. Penahanan terhadap para tersangka juga dilakukan pada tanggal 27 dan 29 April serta 7 Mei 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD PPPA) HSS, Taufiqurrahman menjelaskan bahwa penunjukan Plt Kades dilakukan karena beberapa alasan, salah satunya karena pejabat kades menjadi tersangka dan ditahan. Biasanya, yang menjadi Plt adalah Sekretaris Desa (Sekdes).
Sekdes akan menjalankan tugas kades sampai ada pejabat definitif atau penjabat (Pj) yang ditetapkan oleh bupati. Taufiqurrahman menegaskan bahwa pemerintah kabupaten harus bertindak cepat agar pelayanan publik, administrasi desa, dan proses pembangunan tidak terganggu oleh kasus yang menjerat pejabat desa tersebut.
“Pemkab berharap pelayanan kepada warga tidak terganggu, terutama dalam urusan administrasi kependudukan, penyaluran bantuan, dan program pembangunan desa yang sudah berjalan,” ujarnya.
Motif Kasus Pungli Jual Beli Tanah
Motif dari keempat kades ini sama, yaitu berkaitan dengan proses pembebasan lahan masyarakat oleh PT AGM pada periode 2022 hingga 2025. Selama proses jual beli tanah, dibuat produk berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) antara pembeli dan penjual yang diketahui oleh para saksi dan kades.
Di sini, ada permintaan tanda tangan kades yang terhambat. Para Kades mengirimkan surat ke PT AGM untuk meminta fee Rp 500 per meter dari tanah yang dibeli di wilayah masing-masing. “Permintaan mereka tidak ada dasar hukumnya. Setelah ditelusuri, uang juga tidak masuk ke kas desa,” kata Iptu May Felly Manurung, mewakili Kapolres AKBP Awaluddin Syam.
Tindakan Lanjutan dan Proses Hukum
Keempat tersangka kini menjalani penahanan di Rutan Polres HSS. Pihaknya masih melakukan kelengkapan berkas perkara dan berlanjut ke tahap 1 ke Kejari HSS.
Proses hukum ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Tidak hanya itu, kasus ini juga menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan desa untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai aturan hukum.
Dampak terhadap Pelayanan Publik
Dengan adanya penahanan terhadap empat kades, pemerintah daerah harus segera menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar. Hal ini mencakup administrasi kependudukan, penyaluran bantuan sosial, serta program pembangunan desa yang sedang berlangsung.
Adanya Plt Kades diharapkan dapat menjaga stabilitas pemerintahan desa dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Kesimpulan
Kasus dugaan pungli yang melibatkan empat kades di HSS menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat hukum. Tindakan tegas terhadap pelaku diharapkan bisa menjadi contoh bagi pejabat lainnya agar lebih waspada dan menjalankan tugas dengan tanggung jawab.
Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap sistem pengelolaan aset desa dan penguatan regulasi yang dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat seperti pungli. Dengan demikian, pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.









Discussion about this post