Kebijakan PSI Terkait Bantuan Hukum untuk Grace Natalie
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa partai tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepada Grace Natalie terkait laporan dugaan provokasi dalam kasus video ceramah Jusuf Kalla. Pernyataan ini memicu perdebatan dan kritik dari sejumlah kader internal partai.
Penjelasan dari Ketua Harian PSI
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali atau yang lebih dikenal dengan nama Mad Ali, menyampaikan bahwa pernyataan Grace Natalie merupakan sikap pribadi. Oleh karena itu, masalah hukum yang muncul harus dipertanggungjawabkan secara personal. Meski demikian, PSI tetap akan memberikan dukungan secara pertemanan, bukan melalui bantuan hukum kelembagaan partai.
“Secara kelembagaan, kami pastikan tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepartaian. Karena hal ini hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi,” ujar Mad Ali di kantor DPP PSI, Selasa (5/5/2026).
Kritik dari Anggota DPRD Bogor
Anggota DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, mengaku kecewa dengan pernyataan tersebut. Ia menilai bahwa fungsi organisasi adalah memberikan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, kepada anggotanya. Oleh karena itu, ia menyesalkan pernyataan ketua harian DPP PSI yang tidak memberikan bantuan hukum kepada pendiri partai, Sis Grace Natalie.
“Pihak DPC Bogor Utara PSI juga tidak sependapat dengan sikap Ali. Kami mengingatkan bahwa fungsi organisasi adalah memberikan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, kepada anggotanya,” tulis keterangan surat.
Sugeng juga meminta kepada Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, untuk melakukan evaluasi kembali terhadap keputusan ini dan memastikan bahwa DPP PSI memenuhi kewajiban organisasi untuk memberikan bantuan hukum kepada anggotanya.
Perspektif Hukum dan Hak Konstitusional
Menurut Sugeng, kasus ini tentang sudut pandang atau perspektif. Jika memang benar Grace Natalie menyatakan sesuatu, maka hal tersebut harus diuji melalui proses hukum. Namun, ia menilai bahwa informasi yang ada belum jelas dan belum ada klarifikasi apakah Grace benar-benar menyatakan apa yang dituduhkan.
“Sangat disayangkan dan saya kecewa dengan pernyataan ini. Karena Grace Natalie dilaporkan dugaan tindak pidana yang belum tentu dia bersalah, bukan perkara korupsi, bukan perkara memalukan,” jelas Sugeng.
Ia juga menyampaikan bahwa instrumen hukum internasional tentang HAM dan hukum nasional menyatakan bahwa akses atas keadilan atau pemberian hukum bagi keadilan itu adalah hak yang dijamin oleh undang-undang.
“Mengapa PSI kesannya menjadi jauh, seperti tidak mau memberikan bantuan hukum. Apalagi di PSI ada tim bantuan hukum. Grace itu adalah salah satu pendiri PSI, bahkan memiliki basis massa yang besar,” tutur dia.
Kekecewaan dan Permintaan Evaluasi
Sugeng merasa sangat kecewa dengan pernyataan sikap ketua harian tersebut. Ia menilai bahwa pernyataan tersebut mengesankan ketakutan terhadap isu yang berkaitan dengan keyakinan. Menurutnya, ini adalah negara hukum demokratis, sehingga semua harus diuji melalui proses hukum.
“Kenapa takut? ini negara hukum demokratis, semua harus diuji melalui proses hukum,” tambah Sugeng.
Ia juga meminta Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, untuk mengambil alih kasus ini. Menurutnya, sebelum kita tahu benar salahnya, hak konstitusional Grace sebagai anggota harus diberi bantuan hukum. “Menurut saya Bro Kaesang harus bijaksana mengambil alih kasus ini dengan memberikan bantuan hukum kepada Sis Grace Natalie,” tandasnya.
Polemik Internal Partai
Keputusan PSI untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada Grace Natalie memicu polemik internal partai. Kader-kader PSI khawatir bahwa nasib serupa bisa dialami anggota lain jika tidak ada penanganan yang tepat.
Grace Natalie, yang merupakan pendiri PSI, disebut seharusnya mendapat pendampingan hukum. Hal ini membuat banyak kader merasa kecewa dengan sikap partai saat ini.









Discussion about this post