Partai Amanat Nasional Menolak Wacana Ambang Batas Parlemen di Pemilu Daerah
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan penolakan terhadap wacana pemberlakuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam pemilihan legislatif daerah. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa penerapan ambang batas tidak dapat diterapkan di tingkat daerah karena pemilu lokal memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemilu nasional.
“Kebijakan ini bisa mengurangi bahkan menghilangkan nilai keberagaman partai politik di daerah,” ujar Viva saat dihubungi oleh media pada Rabu, 6 Mei 2026. Ia menekankan bahwa pengalaman empiris pemilu lokal DPRD tanpa adanya ambang batas selama ini tidak pernah menimbulkan masalah. Oleh karena itu, usulan tersebut dinilai tidak relevan.
Viva juga mengingatkan bahwa saat ini, DPRD telah menerapkan ambang batas fraksi yang bertujuan untuk mengatur fragmentasi politik. Selain itu, ia menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan usulan penerapan ambang batas dalam pemilu DPRD.
“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 telah membatalkan usul ini,” tambah Viva, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Transmigrasi. Dalam putusan tersebut, ketentuan Pasal 208 dan 209 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD khususnya mengenai ambang batas untuk penentuan perolehan kursi anggota DPRD tingkat I dan II dibatalkan.
Sebelumnya, pasal tersebut mengatur ambang batas sebesar 3,5 persen jumlah suara sah secara nasional dari partai agar bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dan DPRD. Namun, aturan ini akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Usulan Ambang Batas DPRD dari Partai Golkar dan Partai NasDem
Sebelumnya, usulan menerapkan ambang batas hingga ke DPRD disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Ia menilai, ambang batas bagi DPRD dapat diberlakukan secara berjenjang atau lebih kecil dari ambang batas yang diterapkan untuk pemilu DPR.
“Contohnya, 5 persen untuk DPR. Nah, DPRD provinsi bisa terapkan 4 persen, dan untuk kabupaten/kota bisa 3 persen,” ujar Doli saat dihubungi pada Selasa, 22 April 2026. Usulan ini bertujuan untuk mengatur partai politik agar tidak terlalu banyak, sehingga memudahkan proses pembentukan pemerintahan.
Serupa dengan Doli, Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karyasuda, juga mengusulkan penerapan ambang batas bagi DPRD. Alasannya, kebijakan ini dinilai penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.
“Kami mengusulkan ambang batas berlaku bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di provinsi dan kabupaten/kota,” ujar politikus Partai NasDem tersebut pada Kamis, 24 April 2026. Ia menilai bahwa ambang batas akan membantu mengurangi jumlah partai yang terlalu banyak, sehingga memperkuat stabilitas pemerintahan.
Penolakan PAN Terhadap Usulan Ambang Batas
Meski ada beberapa pihak yang mendukung penerapan ambang batas, PAN tetap menolak usulan tersebut. Menurut Viva, keberagaman partai politik di daerah adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Ia khawatir jika ambang batas diterapkan, maka partai kecil yang belum memiliki basis kuat di daerah akan sulit bersaing.
Selain itu, Viva menilai bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pemilu lokal tanpa ambang batas tidak pernah menimbulkan masalah. Oleh karena itu, ia menilai usulan penerapan ambang batas tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Dengan demikian, PAN tetap berkomitmen untuk menjaga keberagaman partai politik di daerah dan menolak penerapan ambang batas dalam pemilu legislatif daerah.









Discussion about this post