Dampak Kenaikan Harga BBM Non Subsidi terhadap Ekonomi Nasional
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, seperti Dexlite, Pertadex, Pertamax Turbo, dan Solar Industri, telah menjadi topik yang hangat dibicarakan di media sosial. Berbagai kelompok masyarakat saling meledek satu sama lain, khususnya antara pengguna BBM subsidi dan non subsidi. Kelompok pengguna BBM subsidi sering kali meledek pengguna BBM non subsidi dengan mengatakan bahwa mereka “resiko orang kaya” atau “bisa beli mobil mewah, jadi tidak pantas menggunakan BBM subsidi”. Meskipun percakapan ini biasa terjadi, banyak pihak, terutama pengguna BBM subsidi yang mengidentifikasi diri sebagai kelas bawah, tidak menyadari dampak sistemik dari kenaikan harga BBM ini.
Pengaruh terhadap Lapisan Kelas Menengah
Kenaikan harga BBM non subsidi pertama-tama memengaruhi lapisan kelas menengah, termasuk para pengusaha kelas menengah dan profesional. Kelas menengah memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional, karena mereka berkontribusi signifikan dalam penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong investasi melalui daya beli yang tinggi. Namun, kelompok ini juga rentan terhadap guncangan biaya hidup.
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kelas menengah di Indonesia telah menurun dari sekitar 21 persen menjadi 15 persen. Penurunan ini berdampak pada pengurangan kesempatan berusaha dan meningkatnya pengangguran. Ketika harga BBM non subsidi meningkat secara signifikan, kondisi ini akan semakin memburuk. Dalam jangka pendek, kelas menengah akan melakukan penyesuaian pengeluaran, sehingga mobilitasnya berkurang, kapasitas usahanya menurun, dan multiplier effect dari pengeluarannya berkurang. Hal ini berdampak pada pengecilan aktivitas ekonomi.
Dampak terhadap Kelas Bawah dan Kelas Atas
Secara ekonomi, kenaikan harga BBM non subsidi dapat menyebabkan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Ini berarti pengangguran meningkat, pendapatan menurun, dan berpotensi menciptakan resesi ekonomi. Kelas menengah, meskipun lebih mampu bertahan dengan penyesuaian, akan mengalami tekanan lebih besar dibandingkan kelas atas. Sementara itu, para pengusaha kelas atas cenderung rasional dan akan mencari cara untuk mengompensasi kenaikan biaya produksi dan logistik dengan menaikkan harga barang yang mereka hasilkan.
Lapisan kelas bawah, yang jumlahnya sangat besar, akan menanggung beban kenaikan biaya produksi dan logistik. Dengan demikian, kenaikan harga BBM non subsidi bukan hanya menjadi isu teknis, tetapi juga memiliki dampak sistemik yang bisa merusak sendi-sendi kekuatan ekonomi.
Kondisi Makro Ekonomi yang Mengkhawatirkan
Kondisi makro ekonomi saat ini menunjukkan penurunan nilai rupiah, melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), fiskal yang sudah tergerus hebat, dan cadangan devisa yang menipis. Semua faktor ini memperparah risiko resesi ekonomi. Jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sanggup lagi menyanggah harga BBM subsidi, maka kenaikan harga BBM subsidi akan semakin memperparah kerusakan ekonomi, terutama bagi kelas bawah yang bergantung pada BBM subsidi.
Resesi ekonomi yang semakin parah akan menciptakan stagnasi ekonomi. Krisis ekonomi sudah di depan mata, dan kita perlu waspada terhadap fenomena ini. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sedang menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan mulai bulan Juni, proses penyusunan APBD 2027 akan dimulai. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengkaji dampak sistemik kenaikan harga BBM dan memikirkan mitigasinya.
Mitigasi untuk Pelaku Ekonomi Mikro, Kecil, dan Menengah
Fenomena kenaikan BBM, baik subsidi maupun non subsidi, secara langsung dan tidak langsung memengaruhi pelaku ekonomi di NTT yang berskala mikro, kecil, dan menengah di sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Dari sisi produksi, para pelaku ekonomi tersebut sebagian akan kehilangan usaha atau skala usaha mengecil, yang berdampak pada penurunan pendapatan. Para pekerja, baik formal maupun informal, juga akan mengalami kehilangan pekerjaan alias menganggur.
Mitigasi yang diperlukan adalah meminimalkan kehilangan usaha atau mempertahankan skala usaha bagi para pelaku ekonomi. Usaha mereka harus dijaga keberlanjutannya, dan faktor permodalan perlu mendapat perhatian. Tugas utama Pemda adalah membuka akses pelaku ekonomi mikro, kecil, dan menengah pada berbagai sektor untuk mengakses fasilitas pembiayaan usaha melalui skim KUR.
Dalam RKPD dan APBD 2027, program, kegiatan, sub kegiatan, anggaran, dan perangkat daerah yang bertanggung jawab terkait harus tercantum secara jelas. Selain itu, konsolidasi untuk penguatan jaringan usaha juga perlu difasilitasi dan didampingi agar dalam kondisi permintaan dan penawaran yang terganggu, tetap ada kepastian berusaha.
Tugas Pemda untuk menjaga pasar-pasar lokal, kelancaran mobilitas orang dan barang, jalur distribusi yang lancar, dan regulasi yang mendukung kelancaran berusaha adalah bagian sensitif dari dinamika perekonomian desa menuju perkotaan dan sebaliknya. Hal ini harus diprogramkan dan dianggarkan secara proporsional dalam RKPD dan APBD 2027.
Discussion about this post