Kebijakan Polri Mengenai Penggunaan Media Sosial Saat Bertugas
Polri telah mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh anggota untuk melakukan siaran langsung atau live streaming di media sosial saat sedang menjalankan tugas. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh anggota Polri tetap profesional dan tidak merusak citra institusi.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas serta citra institusi di ruang publik. Selain itu, pelarangan ini juga dimaksudkan agar seluruh personel lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
“Penegasan ini untuk membangun kesadaran bersama agar anggota Polri bijak menggunakan media sosial, sekaligus menjaga dan meningkatkan citra, kredibilitas, serta reputasi institusi secara bertanggung jawab, profesional, proporsional, dan prosedural,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis.
Dasar Hukum dan Regulasi Terkait
Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Surat Telegram Nomor STR/1517/VI/WAS.2/2024. Surat Telegram ini menjadi dasar penguatan pengawasan terhadap aktivitas personel di ruang digital, khususnya saat menjalankan tugas kedinasan.
Selain itu, seluruh anggota Polri diwajibkan untuk mematuhi aturan yang tercantum dalam Peraturan Polri No.7/2022 serta Peraturan Pemerintah No.2/2003 tentang disiplin anggota. Kedua regulasi ini menekankan pentingnya etika, tanggung jawab, serta profesionalitas dalam setiap tindakan, termasuk di media sosial.
Penggunaan Media Sosial yang Diperbolehkan
Meskipun penggunaan media sosial dilarang saat bertugas, Isir menekankan bahwa penggunaannya tetap diperbolehkan, asalkan digunakan untuk kepentingan kehumasan dan berada di bawah koordinasi fungsi Humas Polri.
“Media sosial dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung kinerja dan produktivitas Polri, khususnya dalam fungsi kehumasan. Namun penggunaannya harus terkoordinasi dan tidak dilakukan secara sembarangan oleh anggota saat bertugas,” pungkasnya.
Penekanan pada Kesadaran Bersama
Dalam pernyataannya, Johnny juga menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran bersama di kalangan anggota Polri. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan di media sosial akan tetap sesuai dengan standar profesionalisme dan etika yang berlaku.
Kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas, sehingga citra Polri tetap terjaga sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Tindak Lanjut dan Pengawasan
Untuk memastikan kebijakan ini diterapkan secara efektif, Polri akan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas anggota di media sosial. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota tidak merugikan institusi atau masyarakat.
Selain itu, Polri juga akan memberikan edukasi dan pembinaan kepada seluruh anggota mengenai penggunaan media sosial yang benar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, anggota Polri akan lebih memahami batasan dan tanggung jawab mereka dalam menggunakan platform digital.
Kesimpulan
Kebijakan Polri yang melarang penggunaan media sosial saat bertugas adalah langkah penting untuk menjaga profesionalitas dan citra institusi. Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat, diharapkan anggota Polri dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam setiap tindakan mereka.









Discussion about this post